Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Minta Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK, Beri Contoh Baik untuk Masyarakat

Kompas.com - 22/09/2022, 16:05 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Gubernur Papua Lukas Enembe memberi contoh yang baik kepada masyarakat dengan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengingatkan Lukas agar mematuhi ketentuan Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal tersebut menyatakan seseorang memiliki kewajiban hukum memenuhi panggilan baik sebagai saksi maupun tersangka.

“Jadi, jika Lukas terus menerus mangkir, sudah selayaknya KPK segera melakukan upaya hukum berupa penjemputan paksa,” kata Kurnia dalam keterangan resminya, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Banyak Warga Papua Bela Lukas Enembe meski Sudah Jadi Tersangka KPK, Kenapa?

Kurnia mengatakan, penjemputan paksa ini diatur dalam Pasal 50 KUHAP.

Menurut dia, pilihan lain yang bisa dilakukan KPK adalah menangkap dan menahan politikus Partai Demokrat itu.

Tindakan itu merujuk pada Pasal 17 KUHAP yang menyebutkan aparat hukum dapat menangkap jika perkara sudah naik ke tahap sidik dan status orang terkait sudah menjadi tersangka.

Pasal 21 KUHAP menyatakan kewenangan untuk menahan diberikan dengan alasan seperti aparat khawatir tersangka melarikan diri.

Baca juga: Lukas Enembe Bantah Temuan PPATK soal Setoran Rp 560 M ke Kasino Judi

Kurnia menilai dengan langkah-langkah tersebut perkara dugaan korupsi Lukas bisa segera dibawa ke meja hijau.

“Bahkan, jika kemudian Lukas ditangkap, KPK pun dapat langsung melakukan penahanan,” ujar Kurnia.

Terkait kondisi Lukas yang saat ini disebut sedang sakit, kata Kurnia, KPK bisa meminta second opinion dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Langkah ini pernah dilakukan KPK saat mengusut dugaan korupsi E KTP. Saat itu, Ketua DPR RI Setya Novanto mengaku sakit.

“Kala itu terbukti bahwa alasan sakit yang diutarakan oleh Setya terlalu mengada-ngada,” kata Kurnia.

Baca juga: Mahfud Ungkap Dugaan Korupsi Lukas Enembe Capai Ratusan Miliar, Bukan Hanya Rp 1 M

“Maka dari itu, penting bagi KPK untuk segera mengulangi tindakan tersebut dalam konteks perkara Lukas,” sambung Kurnia.

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka. Kuasa hukumnya menyebut Lukas diduga menerima gratifikasi Rp 1 miliar terkait APBD di Papua.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kemudian menyebut terdapat dua kasus lain yang sedang diusut, yakni dugaan korupsi dana operasional pimpinan dan dana Pekan Olahraga Nasional (PON).

KPK telah memanggil Lukas 12 September, Namun, ia tidak hadir. Rumah Lukas dijaga massa. Sebagian kelompok masyarakat juga berunjuk rasa membela Lukas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gaji Pekerja Dipotong untuk Tapera, DPR Akan Panggil Pemerintah

Gaji Pekerja Dipotong untuk Tapera, DPR Akan Panggil Pemerintah

Nasional
Kemenag Sebut Hampir 40 Persen Penerbangan Haji Garuda Terlambat

Kemenag Sebut Hampir 40 Persen Penerbangan Haji Garuda Terlambat

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Nasional
PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com