Menpan-RB Minta Bupati Lakukan Audit Data Pegawai Non-ASN karena Belum Penuhi Kriteria

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta para bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk melakukan audit terhadap kebenaran data pegawai non aparatur sipil negara (ASN) di daerahnya.

Azwar Anas juga meminta agar para bupati mengirimkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) data pegawai non-ASN di daerahnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Agar melakukan audit terhadap kebenaran data pegawai non ASN. Selain itu, SPTJM merupakan bentuk komitmen dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bupati bahwa data tenaga non-ASN di daerahnya adalah valid dan tak berubah," ujar Azwar Anas sebagaimana dilansir dari siaran pers Kemenpan RB, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Pendataan Non-ASN, Syarat hingga Langkahnya

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menerbitkan Surat Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Surat tersebut menjadi rujukan dalam pendataan tenaga non-ASN.

Namun, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan instansi pusat dan daerah, diketahui adanya indikasi bahwa data yang dimasukkan belum sesuai dengan ketentuan Surat Menteri PANRB yang berlaku.

Oleh karenanya, Azwar Anas mendorong agar pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan pegawai non-ASN.

“Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai yang disyaratkan,” tuturnya.

Baca juga: Cara Daftar Pendataan Non ASN 2022 di Portal pendataan-nonasn.bkn.go.id

Menurut Azwar Anas, pihaknya akan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan terhadap data yang diajukan pemerintah daerah apakah sudah sesuai persyaratan.

“Pemerintah memprioritaskan pengadaan ASN tahun ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan kesehatan, tetapi tidak mengenyampingkan jabatan lainnya,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian PANRB meminta setiap instansi pemerintah untuk melakukan pendataan tenaga non-ASN baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Kementerian PANRB Alex Denni, data tersebut harus diselesaikan paling lambat pada 30 September 2022.

“Masing-masing instansi pemerintah agar mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN,” ujar Alex pada 24 Agustus lalu.

Baca juga: Syarat, Alur, dan Tahapan Pendataan Non-ASN 2022

Alex mengatakan, pendataan bertujuan memetakan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pendataan ini dilakukan agar ada kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN.