Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Singgung soal "Jeruk Makan Jeruk", PDI-P Dinilai Ingin Ekspansi ke Pemilih Baru pada Pemilu 2024

Kompas.com - 21/09/2022, 15:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, pernyataan "jeruk makan jeruk" yang disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berkaitan dengan upaya pemenangan partai banteng pada Pemilu 2024.

Menurut dia, ada dua hal yang hendak disampaikan Puan lewat ucapannya. Pertama, dalam dimensi pemilu lagislatif (pileg), pernyataan itu dapat dimaknai sebagai dorongan dari Puan agar mesin politik caleg PDI-P bergerak lebih agresif.

PDI-P tak ingin hanya mempertahankan suara dari pemilih lama, tetapi juga meraih suara dari pemilih-pemilih baru.

"Dengan tetap menjaga basis pemilih loyal dan terus mengonsolidasikan dukungan baru dari swing voters dan undecided voters," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Terungkapnya Dewan Kolonel, Kuda-kuda Puan Menuju Capres 2024

Menurut Umam, pernyataan Puan bisa diartikan sebagai strategi PDI-P untuk melebarkan sayap mereka pada Pemilu 2024.

Caranya, dengan mengoptimalkan upaya pemenangan para kader di seluruh daerah pemilihan (dapil), tidak hanya di satu atau dua wilayah saja.

"Pesan itu cukup relevan untuk mengingatkan para caleg (calon legislatif) PDI-P untuk lebih ekspansif, agar tidak saling memangsa dan berebut basis pemilih loyal yang sama," ujar Umam.

Sementara, dalam dimensi pemilu presiden, kata Umam, pesan Puan bisa dipahami sebagai menguatnya tekad PDI-P untuk mengusung satu nama pada Pilpres 2024. Oleh karenanya, Puan tak ingin basis dukunganya terpecah belah.

Mencermati perkembangan saat ini, kian kentara upaya PDI-P untuk mengusung Puan sebagai capres.

Sebaliknya, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang kerap digadang-gadang menjadi capres potensial PDI-P kian tersingkirkan.

Ini tampak dari sentilan-sentilan elite PDI-P terhadap Ganjar, hingga yang terbaru pembentukan Dewan Kolonel untuk mewangikan citra Puan.

"Tampaknya semakin tegas PDI-P akan mengusung Puan. PDI-P cukup percaya diri, dengan mesin politik yang disiplin dan efektif, pihaknya berhitung akan mampu mengakselerasi elektabilitas Puan menuju Pilpres 2024," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Baca juga: Saingi Dewan Kolonel Puan, Dewan Kopral untuk Ganjar Pranowo Segera Dibentuk

Sebelumnya, di hadapan para kader PDI-P Jateng, Puan Maharani mengungkap, partainya menargetkan meraih peningkatan suara hingga 50 persen pada Pemilu 2024.

Namun, dikatakan oleh Puan, cita-cita itu tak sepele. Oleh karenanya, dia berharap, seluruh kader bergotong royong untuk mengantarkan PDI-P kembali menjadi partai penguasa.

Putri Megawati itu berpesan supaya tidak ada lagi kader PDI-P yang berebut suara dari ceruk yang sama.

“Tidak ada lagi jeruk makan jeruk. Tidak akan ada lagi orang rebutan suara di tempat yang sama," kata Puan dalam pidatonya di Renaissance Ballroom kawasan Candi Golf, Semarang, Jateng, Minggu (18/9/2022).

“Maksudnya itu, kan, mempertahankan dan menambah suara, bukan mengurangi atau memperebutkan suara. Iya atau tidak? Betul, kan?” tuturnya.

Puan pun mengimbau anggota partainya untuk bersatu memperkuat posisi PDI-P, termasuk dengan kampanye kecil-kecilan.

“Saya harap (anggota PDI-P) Jateng terus melaksanakan program-program soft campaign yang seperti ini untuk bisa merekrut orang-orang di luar partai,” ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Nasional
ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

Nasional
IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

Nasional
Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Nasional
Jokowi Awali Kunker di Bali dengan Resmikan Pasar Seni Sukawati

Jokowi Awali Kunker di Bali dengan Resmikan Pasar Seni Sukawati

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

Nasional
ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

Nasional
Indeks Korupsi Turun, Indonesia Mendekati Deretan Sepertiga Negara Korup Dunia

Indeks Korupsi Turun, Indonesia Mendekati Deretan Sepertiga Negara Korup Dunia

Nasional
3 Rekomendasi Buat Jokowi Soal Skor Indeks Korupsi RI yang Menurun

3 Rekomendasi Buat Jokowi Soal Skor Indeks Korupsi RI yang Menurun

Nasional
Pakar Sentil Cak Imin soal Usul Jabatan Gubernur Dihapus: Mungkin Enggak Baca Undang-undang

Pakar Sentil Cak Imin soal Usul Jabatan Gubernur Dihapus: Mungkin Enggak Baca Undang-undang

Nasional
Berkaca dari Kasus Wowon dkk, Kemen PPPA: Hati-hati, Jangan Mudah Diiming-imingi

Berkaca dari Kasus Wowon dkk, Kemen PPPA: Hati-hati, Jangan Mudah Diiming-imingi

Nasional
KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

Nasional
Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.