Dituntut 8 Tahun Penjara, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bacakan Pembelaan Hari Ini

Kompas.com - 21/09/2022, 08:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto, bakal membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang yang akan digelar di Pengadilan Tipikor, hari ini, Rabu (21/9/2022).

Ardian merupakan terdakwa kasus dugaan suap persetujuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur tahun 2021.

Ia dituntut Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman delapan tahun penjara karena dinilai terbukti menerima suap terkait persetujuan dana PEN tersebut.

"Pledoi terdakwa," demikian jadwal sidang yang dimuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Dituntut 8 Tahun Penjara

Ardian dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima suap persetujuan dana PEN untuk Pemkab Kolaka Timur tahun 2021.

Jaksa menyebut, eks Dirjen Binakeuda Kemendagri itu terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

"Menyatakan terdakwa Mochamad Ardian Noervianto telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ucap jaksa saat membacakan tuntutan dalam sidang persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (15/9/2022).

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 tahun dikurangi selama menjalani penahanan dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa lagi.

Baca juga: Kadis Parekraf Muna Didakwa Terima Suap Rp 3,4 Miliar Terkait Dana PEN Kolaka Timur

Selain pidana badan dan denda, Ardian juga dituntut dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 1,5 miliar subsider 3 tahun.

Diketahui, Ardian menjadi terdakwa bersama dengan Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar.

Jaksa juga menilai Laode terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 tahun 6 bulan dikurangi selama menjalani penahanan dan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan," kata jaksa.

"Menghukum dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 175 juta subsider 3 tahun," ucap jaksa melanjutkan.

Baca juga: KPK Tahan Adik Bupati Muna LM Rusdianto Emba Terkait Suap Dana PEN

Terkait kasus ini, jaksa menilai Ardian bersama-sama dengan Laode menerima suap sebesar Rp 2.405.000.000.

Menurut jaksa, suap itu diberikan oleh Bupati nonaktif Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan seorang pengusaha dari Kabupaten Muna, L M Rusdianto Emba.

Suap itu, kata jaksa, diberikan agar usulan dana pinjaman PEN Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 bisa disetujui.

Jaksa memaparkan, Andi yang menjabat Plt Bupati Kolaka Timur menyampaikan keinginan untuk mendapatkan dana tambahan Rp 350.000.000.000 untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kolaka Timur kepada Rusdianto Emba.

Rusdianto kemudian menyampaikan keinginan Andi kepada Sukarman Loke selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna yang memiliki jaringan di pusat agar membantu mewujudkan keinginan tersebut.

Baca juga: Jaksa Ungkap Ada “Uang Keseriusan” untuk Urus Pinjaman Dana PEN Kolaka Timur

Lebih lanjut, kata jaksa, Sukarman menyampaikan informasi tersebut kepada Laode M Syukur Akbar selaku Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Muna yang juga sedang mengurus pengajuan pinjaman dana PEN Daerah Kabupaten Muna.

Laode pun mengajak Andi Merya bertemu dengan Ardian untuk menyampaikan keinginan pengajuan dana tersebut. Setelah pertemuan tersebut, Laode aktif membantu menanyakan perkembangan pengajuan dana PEN untuk Kolaka Timur.

“Terdakwa mengirim file usulan pinjaman PEN tahun 2021 update tertanggal 18 Mei 2021 kepada Laode M Syukur Akbar yang menyebutkan posisi Kabupaten Kolaka Timur pada nomor urutan 48,” papar jaksa.

“Sehingga Kabupaten Kolaka Timur kemungkinan tidak akan mendapat dana pinjaman PEN untuk tahun 2021,” lanjutnya.

Untuk mewujudkan keinginan Andi, kata Jaksa, Ardian memberi arahan agar Pemerintah Kolaka Timur mengajukan usulan baru sebesar Rp 151.000.000.00 dan meminta fee 1 persen untuk merealisasi dana PEN tersebut.

“Hasilnya Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mendapatkan pinjaman dana PEN sebesar Rp 151.000.000.00,” ujar jaksa.

Baca juga: Sidang Kasus Suap Dana PEN, Jaksa KPK Hadirkan Bupati Nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPT Akan Dalami Tulisan di Sepeda Motor Pelaku Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar

BNPT Akan Dalami Tulisan di Sepeda Motor Pelaku Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar

Nasional
Dalam Persidangan, Sambo Sebut Perintahkan Bharada E 'Hajar' Yosua, Bukan Tembak

Dalam Persidangan, Sambo Sebut Perintahkan Bharada E 'Hajar' Yosua, Bukan Tembak

Nasional
Yasonna Minta Masyarakat Tak Ragukan Profesionalisme Hakim MK jika KUHP Digugat

Yasonna Minta Masyarakat Tak Ragukan Profesionalisme Hakim MK jika KUHP Digugat

Nasional
Komisi III DPR Dukung Penuh RUU KUHP, asalkan...

Komisi III DPR Dukung Penuh RUU KUHP, asalkan...

Nasional
Penelantaran Orang Masuk KUHP, Terancam Penjara hingga 7 Tahun

Penelantaran Orang Masuk KUHP, Terancam Penjara hingga 7 Tahun

Nasional
Pelaku Bom Bunuh Diri Agus Sujatno Baru Setahun Bebas dari Penjara

Pelaku Bom Bunuh Diri Agus Sujatno Baru Setahun Bebas dari Penjara

Nasional
Sebar Foto Bom Astanaanyar Bisa Kena UU ITE, Terancam Penjara 4 Tahun

Sebar Foto Bom Astanaanyar Bisa Kena UU ITE, Terancam Penjara 4 Tahun

Nasional
Sambo Ngaku Sempat Tawarkan Pengaman ke Putri Saat Dilecehkan Yosua di Magelang

Sambo Ngaku Sempat Tawarkan Pengaman ke Putri Saat Dilecehkan Yosua di Magelang

Nasional
PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Pengamat: “Banyolan” Politik

PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Pengamat: “Banyolan” Politik

Nasional
BNPT Ungkap Alasan Pelaku Bom Bunuh Diri Incar Polsek Astanaanyar

BNPT Ungkap Alasan Pelaku Bom Bunuh Diri Incar Polsek Astanaanyar

Nasional
Soal Bom Bunuh Diri di Bandung, Moeldoko: Aktivitas yang Merugikan Semua

Soal Bom Bunuh Diri di Bandung, Moeldoko: Aktivitas yang Merugikan Semua

Nasional
KSAD Pastikan Mental Prajurit Kostrad yang Diduga Diperkosa Oknum Paspampres Dipulihkan

KSAD Pastikan Mental Prajurit Kostrad yang Diduga Diperkosa Oknum Paspampres Dipulihkan

Nasional
Anies Dilaporkan ke Bawaslu, Dianggap Kampanye di Aceh

Anies Dilaporkan ke Bawaslu, Dianggap Kampanye di Aceh

Nasional
Aksi Terorisme Marak Terjadi Jelang Natal dan Tahun Baru, Mengapa?

Aksi Terorisme Marak Terjadi Jelang Natal dan Tahun Baru, Mengapa?

Nasional
Sambo Ungkap Percakapan dengan Putri soal Kejadian di Magelang: Yosua Kurang Ajar Masuk Kamar

Sambo Ungkap Percakapan dengan Putri soal Kejadian di Magelang: Yosua Kurang Ajar Masuk Kamar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.