Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Duga Pemilu 2024 Bakal Tidak Jujur, PKB: Bukan Pernyataan Main-main

Kompas.com - 19/09/2022, 15:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak main-main saat menyatakan soal dugaan Pemilu 2024 akan diatur oleh pihak-pihak tertentu.

Kendati demikian, diakuinya bahwa PKB belum melihat kecenderungan Pemilu 2024 akan diatur sedemikian rupa sebagaimana pernyataan SBY.

Adapun SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

"Saya yakin ini bukan statement yang main-main. Namun, kami belum melihat indikator-indikator itu. Belum melihat ada skenario yang nanti terjadi pemilu yang tidak jujur atau pemilu yang tidak adil," kata Jazilul saat dihubungi, Senin (19/9/2022).

"Dan semua partai yang saya tahu tidak ingin pemilu itu tidak jujur dan tidak adil," kata dia.

Baca juga: PKB Sarankan SBY Bongkar Aktor yang Ingin Buat Pemilu 2024 Tidak Jujur dan Adil

Jazilul menegaskan, PKB juga merasa tidak tertuduh atas pernyataan SBY.

Menurut dia, PKB tidak mungkin menjadi pihak yang ingin pemilu berlangsung tidak adil dan tidak jujur.

"Tapi statement itu adalah statement yang serius yang disampaikan oleh Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat maupun mantan Presiden," ujar dia.

Oleh sebab itu, Jazilul menyarankan SBY mengungkap siapa aktor di balik dugaan Pemilu 2024 akan berjalan tidak adil.

Menurut dia, harus diungkap apakah aktor tersebut berasal dari partai maupun non-partai.

"Karena setahu saya, partai-partai politik ingin agar pemilu berjalan dengan jurdil (jujur adil)," ujar dia.

Di sisi lain, Jazilul tidak mempersoalkan dugaan SBY bahwa hanya akan ada dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Menurut dia, tidak ada larangan yang mengatur untuk memutuskan jumlah paslon pada pilpres.

"Yang tidak boleh adalah terlaksananya pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Itu tidak boleh," imbuh Wakil Ketua MPR itu.

Baca juga: Klaim Pemilu 2024 Bakal Curang, SBY Dianggap Ingin Panaskan Mesin Partai

Sebelumnya diberitakan, SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com