Polri Sebut Tak Ada Penangkapan di Cirebon Terkait Perburuan Bjorka

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan tidak ada penangkapan yang dilakukan tim terpadu khusus pengusutan hacker Bjorka di wilayah Cirebon.

Adapun sempat ada informasi di media sosial yang menyebutkan identitas Bjorka adalah M Said Fikriansyah warga Desa Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, yang berprofesi sebagai editor video.

“Yang di Cirebon belum tidak ada informasi terkait penangkapan di Cirebon,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polr, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Polri: Tim Terpadu Khusus Tangkap Seorang Diduga Bjorka di Madiun

Adapun informasi viral yang menyabut Said adalah Bjorka disampaikan lewat Instagram @volt_anonym.

Namun, pemuda berusia 17 tahun tersebut secara tegas membantah dirinya adalah hacker Bjorka. Ia menyebut dirinya hanyalah editor video biasa.

"Saya bukan Bjorka, hacker yang saat ini ramai diperbincangkan di mana-mana," ujar M Said Fikriansyah saat ditemui di kediamannya, Rabu (14/9/2022) sore.

Baca juga: Ramai Kasus Munir Dibahas Hacker Bjorka dan Raibnya Dokumen TPF

Menurut Said, ia pertama mendapat informasi tentang identitasnya yang disebut sebagai Bjorka pada Selasa (13/9/2022) pagi.

Saat itu, Said mengaku merasa khawatir dan sempat ketakutan karena sama sekali tidak tahu-menahu tentang aksi peretasan yang dilakukan Bjorka.

Bahkan, pihaknya mengaku tidak pernah sekali pun mengakses dark web yang kerap digunakan para hacker saat melakukan aksi peretasan.

"Saya kaget juga, tiba-tiba nama saya disebut-sebut sebagai Bjorka. Padahal, enggak tahu sama sekali siapa itu Bjorka," kata M Said Fikriansyah.

Diketahui, Bjorka menjadi pembicaraan di timeline akun media sosial adalam beberapa hari terakhir.

Hal itu setelah peretas atau hacker tersebut mengklaim telah meretas dan membocorkan data-data mulai dari data kartu SIM, KPU, BIN hingga dokumen rahasia Presiden Jokowi.

Sejumlah data yang diduga bocor di laman BreachForum tersebut dibantah oleh Kominfo, BIN hingga KPU.