Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: AHY-Anies maupun Anies-AHY Bisa Saja, Kenapa Tidak?

Kompas.com - 14/09/2022, 20:09 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat membuka kemungkinan mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, selama ini komunikasi keduanya berjalan baik.

“Mereka juga punya hubungan baik, kemudian ternyata masyarakat banyak yang mendukung, ya kenapa tidak?” tutur Herzaky pada wartawan, Rabu (14/9/2022).

Baca juga: Rampimnas Demokrat Diperkirakan Bakal Munculkan Duet Anies-AHY

Selain itu, keduanya kerap disandingkan oleh sejumlah lembaga survei dan menjadi perbincangan publik.

Kondisi ini, menurut Herzaky, memungkinkan Anies-AHY diusulkan oleh para kader dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat untuk menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

“Apalagi masyarakat menyampaikan mengenai Anies-AHY beredar di mana-mana dan hasil survei sangat-sangat baik dan aspirasi cukup kuat,” ujar dia.

Menurut Herzaky, keduanya juga merepresentasikan semangat perubahan dan perbaikan.

Semangat itu sesuai dengan kriteria figur capres-cawapres yang ingin didorong oleh Partai Demokrat.

“Figur-figur perubahan perbaikan ya Mas AHY sebagai ketum partai di luar pemerintahan yang banyak masuk dalam berbagai survei, ya Pak Anies juga dianggap tokoh (pembawa) perubahan,” kata dia.

“AHY-Anies maupun Anies-AHY, ya bisa saja, kenapa tidak?” ucap Herzaky.

Baca juga: Duet Anies-AHY Disebut Punya Daya Tarik untuk Rebut Suara Rakyat yang Kontra Jokowi

Adapun Anies menjadi salah satu figur capres yang memiliki elektabilitas tinggi berdasarkan hasil berbagai lembaga survei.

Namanya pun masuk sebagai kandidat capres yang bakal diusung oleh Partai Nasdem bersanding dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Kini, elite partai besutan Surya Paloh itu mengeklaim punya kedekatan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Ketiga parpol tengah menjajaki pembentukan koalisi menghadapi Pilpres mendatang.

Sementara itu, Partai Demokrat bakal menggelar Rapimnas di Jakarta Convention Center, Kamis hingga Jumat (16/9/2022).

AHY disebut bakal mendengarkan masukan dari 3.000 perwakilan kadernya di daerah untuk menentukan strategi pemenangan Pemilu, pembentukan koalisi hingga pengusungan capres-cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com