Wamendagri Minta Pemprov Umumkan Data Inflasi Setiap Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo meminta pemerintah provinsi (pemprov) mengumumkan data inflasi daerah setiap bulan.

Dengan demikian, para bupati dan wali kota lebih fokus dalam mengendalikan inflasi di daerah masing-masing.

"Pemprov agar mengumumkan persentasi inflasi di kabupaten dan kota setiap bulan. Langkah tersebut dilakukan agar bupati dan wali kota bekerja mengendalikan laju inflasi di daerah masing-masing," ujar Wempi saat memberi arahan pada rapat koordinasi pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi yang dipantau lewat YouTube Bank Indonesia, Rabu (14/9/2022).

Baca juga: Wamendagri: Masyarakat Tenang, Inflasi Masih Aman Terkendali

"Dengan diumumkan persentase kabupaten dan kota maka kita dapat mencermati daerah mana yang inflasinya terkendali," lanjutnya.

Selain itu, Wempi juga meminta kepala daerah dan pejabat di daerah perlu berhati-hati dan cermat dalam melakukan komunikasi kepada publik mengenai inflasi.

Dia mengatakan, kepala daerah harus memastikan agar masyarakat tidak panik dalam menyikapi dampak inflasi di derah.

"Agar hati-hati dalam mengendalikan inflasi, tetapi tidak lantas membuat masyarakat panik. Masyarakat diminta untuk tetap tenang karena inflasi masih relatif aman terkendali," tuturnya.

Lebih lanjut Wempi mengatakan, kinerja tim pengendali inflasi daerah (TPID) harus ditingkatkan.

TPID diminta merespons perkembangan inflasi secara cepat dari waktu ke waktu.

Selain berbagai langkah di atas, Wempi juga berpesan agar pemerintah daerah mengintegrasikan jaring pengaman sosial untuk meminimalisasi dampak inflasi.

"Baik dari belanja tak terduga, anggaran bansos, anggaran desa dan realokasi dau maupun bansos dari pemerintah pusat," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan data 10 kabupaten/kota dengan besaran inflasi tinggi.

Baca juga: Pakar ITB: Kenaikan Tarif Ojol Sejalan dengan Pengendalian Inflasi

Presiden meminta agar kondisi tersebut dicermati dan meminta pemerintah daerah (pemda) setempat segera melakukan intervensi di lapangan.

"Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan," ujar Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat pengendalian inflasi bersama para kepala daerah di Istana Negara, Senin (12/9/2022).

Presiden lantas menyebutkan ada 10 kabupaten/kota, yakni Luwuk (7,8 persen), Jambi (7,8 persen), Kotabaru (7,5 persen), Sampit (7,5 persen), Tanjung Selor (7,4 persen), Jayapura (7,4 persen), Sintang (7,4 persen), Bungo (7,2 persen), Padang (7,1 persen) dan Sibolga (6,9 persen).

Selain itu, kepala negara juga mengungkapkan data 10 provinsi dengan angka inflasi yang tinggi.

"Dan juga 5 provinsi dari 10 provinsi hati-hati. Saya juga enggak tahu ini kenapa. Folong dilihat betul ini di Sumatera 5 provinsi itu," tegas Jokowi.

Baca juga: Menkeu: Kita Beri Rp 10 Miliar untuk Daerah yang Turunkan Inflasi Paling Rendah

Di memberikan penekanan bahwa lima provinsi dengan angka inflasi tinggi berada di Pulau Sumatera.

Rinciannya yakni, Jambi (7,7 persen), Sumatera Barat (7,1 persen), Kalimantan Tengah (6,9 persen), Maluku (6,7 persen), Papua (6,5 persen), Bali (6,4 persen), Bangka Belitung (6,4 persen), Aceh (6,3 persen), Sulawesi Tengah (6,2 persen), Kepulauan Riau (6 persen).

Jokowi melanjutkan, apabila kondisi inflasi di daerah ini tidak segera diintervensi maka angka kemiskinan akan mulai naik.