Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Isu Ketenagakerjaan Perlu Perhatian Bersama di Tengah Perlambatan Ekonomi

Kompas.com - 14/09/2022, 11:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, isu ketenagakerjaan perlu mendapat perhatian di tengah krisis ekonomi, krisis pangan, perubahan iklim, dan pandemi Covid-19 yang dampaknya masih dirasakan oleh seluruh negara.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat mememberikan pidato kunci dalam sesi pembukaan pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Negara G20, Selasa (14/9/2022) secara virtual.

"Di tengah aneka persoalan tersebut, isu ketenagakerjaan menjadi isu sentral yang memerlukan perhatian kita bersama, terlebih di tengah perlambatan ekonomi yang kini tengah terjadi," kata Ma'ruf, dikutip dari keterangan video.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Sebut Pekerja Perlu Bantuan Adaptif, Ini 4 Langkahnya

Ma'ruf menyebutkan, Indonesia menghadapi isu tersebut karena data Badan Pusat Statistik pada Februari 2022 menunjukkan sebanyak 19,1 juta tenaga kerja terdampak pandemi.

Selain itu, angka pengangguran di indonesia pada Agustus 2020 hingga Maret 2021 meningkat dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen.

Ma'ruf melanjutkan, di tingkat global, 1,6 miliar pekerja informal kehilangan pendapatan hingga 60 persen akibat kebijakan lockdown pada 2020.

Ia juga mengutip data Organisasi Perburuhan Internasional yang memproyeksikan tingkat pengangguran global bisa mencapai 207 juta orang pada tahun ini, bertambah 21 juta dibandingkan tahun 2019.

"Berbagai disrupsi yang terjadi juga turut menjadi tantangan tersendiri pada dunia kerja yang mengalami transformasi mendasar akibat semakin berkembangnya digitalisasi dan otomatisasi. Ini adalah tantangan bersama di depan mata," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Tetapkan 2.974 Anggota Komcad, Wapres Maruf Amin Beri Empat Pesan Ini

Oleh karena itu, ia mendorong kerja sama antarnegara untuk mewujudkan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki resiliensi.

"Tujuan tersebut dapat tercapai bila pemulihan dunia kerja berorientasi pada manusia atau pekerja," kata Ma'ruf.

Menurut dia, hal ini bisa diwujudkan dengan empat langkah. Pertama, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi pekerja.

Kedua, memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja yang adaptif.

Ketiga, memperkuat kemampuan inovasi dan literasi pekerja, khususnya di bidang-bidang yang akan menciptakan lapangan kerja baru di masa depan, seperti teknologi digital dan ekonomi hijau.

"Keempat, meningkatkan daya saing pekerja dalam menghadapi tantangan global melalui skilling, reskilling, dan upskilling yang dilakukan secara terus menerus," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com