Wapres: Isu Ketenagakerjaan Perlu Perhatian Bersama di Tengah Perlambatan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, isu ketenagakerjaan perlu mendapat perhatian di tengah krisis ekonomi, krisis pangan, perubahan iklim, dan pandemi Covid-19 yang dampaknya masih dirasakan oleh seluruh negara.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat mememberikan pidato kunci dalam sesi pembukaan pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Negara G20, Selasa (14/9/2022) secara virtual.

"Di tengah aneka persoalan tersebut, isu ketenagakerjaan menjadi isu sentral yang memerlukan perhatian kita bersama, terlebih di tengah perlambatan ekonomi yang kini tengah terjadi," kata Ma'ruf, dikutip dari keterangan video.

Ma'ruf menyebutkan, Indonesia menghadapi isu tersebut karena data Badan Pusat Statistik pada Februari 2022 menunjukkan sebanyak 19,1 juta tenaga kerja terdampak pandemi.

Selain itu, angka pengangguran di indonesia pada Agustus 2020 hingga Maret 2021 meningkat dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen.

Ma'ruf melanjutkan, di tingkat global, 1,6 miliar pekerja informal kehilangan pendapatan hingga 60 persen akibat kebijakan lockdown pada 2020.

Ia juga mengutip data Organisasi Perburuhan Internasional yang memproyeksikan tingkat pengangguran global bisa mencapai 207 juta orang pada tahun ini, bertambah 21 juta dibandingkan tahun 2019.

"Berbagai disrupsi yang terjadi juga turut menjadi tantangan tersendiri pada dunia kerja yang mengalami transformasi mendasar akibat semakin berkembangnya digitalisasi dan otomatisasi. Ini adalah tantangan bersama di depan mata," ujar Ma'ruf.

Oleh karena itu, ia mendorong kerja sama antarnegara untuk mewujudkan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki resiliensi.

"Tujuan tersebut dapat tercapai bila pemulihan dunia kerja berorientasi pada manusia atau pekerja," kata Ma'ruf.

Menurut dia, hal ini bisa diwujudkan dengan empat langkah. Pertama, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi pekerja.

Kedua, memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja yang adaptif.

Ketiga, memperkuat kemampuan inovasi dan literasi pekerja, khususnya di bidang-bidang yang akan menciptakan lapangan kerja baru di masa depan, seperti teknologi digital dan ekonomi hijau.

"Keempat, meningkatkan daya saing pekerja dalam menghadapi tantangan global melalui skilling, reskilling, dan upskilling yang dilakukan secara terus menerus," kata dia.