Respons Pemerintah Bentuk Tim Khusus Setelah Miliaran Data Dibobol "Hacker" Bjorka

Pada 20 Agustus 2022, Bjorka membagikan 26 juta data yang diklaim milik pelanggan Indihome di Breached Forums. Data tersebut antara lain meliputi data riwayat pencarian pelanggan, nama pelanggan, nomor KTP pelanggan, alamat e-mail, dan lainnya.

Aksi Bjorka membagikan data sensitif warga Indonesia kembali berlanjut. Pada 31 Agustus 2022, Bjorka membagikan data kartu SIM milik pelanggan Indonesia, yang berisi nomor KTP, nama operator seluler, nomor telepon, dan tanggal registrasi.

Baca juga: Soal Serangan Hacker Bjorka, Kepala BSSN: Masyarakat Tenang Saja...

Kemudian, aksi Bjorka berikutnya dilakukan pada 6 September 2022. Saat itu Bjorka menyebarkan data warga Indonesia yang diklaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Data tersebut meliputi nama lengkap warga, nomor KTP, nomor KK, alamat, nomor TPS (Tempat Pemungutan Suara), tempat dan tanggal lahir warga, usia, jenis kelamin, hingga status penyandang disabilitas.

Pemerintah akui kebocoran data benar terjadi

Pemerintah pun buka suara atas rangkaian aksi peretasan dan doxing yang dilakukan hacker Bjorka.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, kebocoran sejumlah data pejabat negara yang dilakukan oleh hacker Bjorka bukan merupakan data rahasia.

Menurut Mahfud, data yang dipamerkan oleh akun sosial media Bjorka adalah data terbuka yang bisa diambil di beberapa sumber data.

Baca juga: Data Pejabat Dibocorkan Bjorka, Fadli Zon: Masa Hacker Bisa Mempermalukan Institusi Negara?

"Sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia, yang bisa diambil dari mana-mana cuma kebetulan sama," ujar Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).

Dia membantah data tersebut adalah data rahasia negara karena memang seringkali ditemukan di beberapa situs milik pemerintah.

Begitu juga dengan isu-isu kebocoran data lainnya yang dilontarkan oleh Bjorka di akun sosial media twitter.

Menurut Mahfud, yang diungkap Bjorka adalah data terbuka dari banyak media massa di Indonesia.

"Itu sudah ada di koran tiap hari, ini jadi presiden itu jadi menteri kan cuma itu-itu aja. Enggak ada rahasia negara kalau saya baca," papar Mahfud.

Namun, Mahfud mengakui, kebocoran data tersebut benar terjadi.