Litbang "Kompas": 45,8 Persen Responden Harap Anggaran Subsidi BBM Dipakai untuk BLT dan Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan Litbang Kompas menemukan bahwa 45,8 persen responden berharap anggaran yang digunakan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dialihkan untuk memberi bantuan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial (bansos).

Hal ini terungkap dalam jajak pendapat yang diselenggarakan terhadap 504 orang responden pada 6-9 September 2022 lalu.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Buruh Padati Kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya

"Jajak pendapat Litbang Kompas mencatat, skema bantuan sosial bisa menjadi jalan untuk mengoptimalkan anggaran negara yang sebelumnya untuk subsidi BBM. Hal ini disampaikan lebih kurang 45,8 persen responden," tulis Litbang Kompas, Senin (12/9/2022), dikutip dari Kompas.id.

Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti menyebutkan, program bantuan sosial merupakan hal yang diharapkan publik untuk menopang kehidupan yang terganggu akibat kenaikan harga BBM.

Seperti diketahui, pemerintah sendiri telah menyiapkan tiga jenis bantalan sosial sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Nilai Subsidi BBM Masih Diperlukan

Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 150.000. Bantuan ini akan diberikan selama 4 bulan terhitung sejak September 2022, sehingga total bantuan sebesar Rp 600.000 per penerima.

Kedua, bantuan subsidi upah (BSU) bernilai Rp 600.000. Bantuan ini akan diberikan ke para pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.

Ketiga, bantuan yang dialokasikan pemerintah daerah dengan memanfaatkan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk angkutan umum, ojek online, dan nelayan.

Baca juga: Litbang Kompas: Mayoritas Publik Bakal Berhemat Pasca Kenaikan Harga BBM

Kembali ke survei, sebagian responden lainnya berharap anggaran subsidi BBM digunakan untuk membangun infrastruktur transportasi ummum (27,3 persen), dan membangun fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah (18,9 persen).

Sementara, hanya ada 1,8 persen responden yang berharap anggaran itu digunakan untuk subsidi BBM kembali, membuka lapangan kerja (0,7 persen), dan menjawab tidak tahun (5,5 persen).

Survei ini melibatkan 504 responden dari 34 provinsi di Tanah Air dengan metode wawancara.

Baca juga: Litbang Kompas: Mayoritas Responden Merasa Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

Sampel ditentukan secara acak dari panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode tersebut tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dan margin of error kurang lebih 4,37 persen.