Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Nilai Subsidi BBM Masih Diperlukan

Kompas.com - 12/09/2022, 10:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 6-9 September 2022 menunjukkan, mayoritas publik (93 persen) menilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih diperlukan.

Bila dirinci, ada 37,1 persen responden yang menilai subsidi BBM diperlukan seperti selama ini berjalan, sedangkan 55,9 persen menyatakan subsidi BBM masih diperlukan tetapi harus lebih tepat sasaran.

Sementara, hanya ada 5,5 persen responden yang menganggap subsidi BBM tidak diperlukan dan 1,5 persen repsonden lainnya menjawab tidak tahu.

Baca juga: Litbang Kompas: Mayoritas Publik Bakal Berhemat Pasca Kenaikan Harga BBM

Dikutip dari Kompas.id, mereka yang menginginkan subsidi BBM sebagian besar datang dari kalngan ekonomi menengah ke bawah yang merasakan kenaikan harga BBM memberakan mereka.

Kendati demikian, survei juga menangkap bahwa mayoritas responden (94 persen) dari golongan kelas ekonomi menengah ke atas juga mengekspresikan hal serupa.

"Artinya, asumsi dasar bahwa kenaikan harga BBM akan memberatkan kehidupan masyarakat dari semua kelompok sosial ekonomi terbukti. Meskipun kelompok masyarakat menengah ke bawah lebih berat merasakan dampaknya," tulis Litbang Kompas.

Baca juga: Litbang Kompas: Mayoritas Responden Merasa Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

Jajak pendapat ini pun menangkap harapan publik agar subsidi pemerintah tetap bisa dipertahankan dengan memperbaiki bentuk dan mekanismenya.

Sebab, subsidi BBM selama ini masih jauh dari ideal, salah satu alasannya karena kebijakan ini dinilai belum tepat sasaran.

Kesimpulan itu muncul di hasil jajak pendapat di mana sekira 70 persen responden merasa demikian, bahkan sebagian dari mereka menyatakan skema subsidi BBM selama ini sangat tidak tepat sasaran.

"Tak ayal, muncul harapan agar pemerintah lebih memperbaiki model subsidi yang diberikan. Separuh lebih responden menilai subsidi masih dirindukan masyarakat untuk menopang kehidupan mereka," tulis Litbang Kompas.

Baca juga: Litbang Kompas: 63,4 Persen Responden Khawatir Tarif BBM Naik Pengaruhi Harga Kebutuhan Pokok

"Oleh karena itu, mereka berharap skema subsidi BBM diperbaiki agar lebih tepat sasaran," tulis Litbang Kompas.

Survei ini melibatkan 504 responden dari 34 provinsi di Tanah Air dengan metode wawancara.

Sampel ditentukan secara acak dari panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode tersebut tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dan margin of error kurang lebih 4,37 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com