Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Merasa Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

Kompas.com - 12/09/2022, 10:01 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) yang diberikan pemerintah selama ini dinilai tidak tepat sasaran.

Berdasarkan jajak pendapat yang berlangsung 6-9 September 2022, 59,7 responden menyatakan subsidi harga BBM tidak tepat sasaran dan 9,7 persen menyatakan sangat tidak tepat sasaran.

Baca juga: Litbang Kompas: 63,4 Persen Responden Khawatir BBM Naik Pengaruhi Harga Kebutuhan Pokok

Hanya 25,2 persen responden yang menyatakan tepat sasaran dan 1,2 persen responden yang merasa sangat tepat sasaran. Sementara 4,2 persen responden menyatakan tidak tahu.

Di sisi lain para responden ingin sejumlah subsidi BBM yang dikurangi pemerintah bisa dipakai untuk tiga program lainnya.

Sebanyak 45,8 persen responden ingin anggaran subsidi BBM sebelumnya dialihkan untuk memberi bantuan kepada masyarakat melalui bantuan langsung tunai (BLT dan bantuan sosial (bansos).

Baca juga: Pekan Kedua Pasca Kenaikan Harga BBM, Gelombang Demonstrasi Terus Berlanjut di DPR dan Istana

“Sebanyak 27,3 persen responden ingin digunakan untuk membangun infrastruktur transportasi umum,” tulis survei Litbang Kompas dikutip dari Kompas.id, Senin (12/9/2022).

Lalu, 18,9 persen responden ingin anggaran subsidi BBM dapat dipakai untuk membangun fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit.

Adapun survei melibatkan 504 responden dari 34 provinsi di Tanah Air dengan metode wawancara.

Sampel ditentukan secara acak dari panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Baca juga: Massa PA 212 Akan Berunjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM di Kawasan Patung Kuda

Menggunakan metode tersebut, tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dan margin of error lebih kurang 4,37 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com