Salin Artikel

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Nilai Subsidi BBM Masih Diperlukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 6-9 September 2022 menunjukkan, mayoritas publik (93 persen) menilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih diperlukan.

Bila dirinci, ada 37,1 persen responden yang menilai subsidi BBM diperlukan seperti selama ini berjalan, sedangkan 55,9 persen menyatakan subsidi BBM masih diperlukan tetapi harus lebih tepat sasaran.

Sementara, hanya ada 5,5 persen responden yang menganggap subsidi BBM tidak diperlukan dan 1,5 persen repsonden lainnya menjawab tidak tahu.

Dikutip dari Kompas.id, mereka yang menginginkan subsidi BBM sebagian besar datang dari kalngan ekonomi menengah ke bawah yang merasakan kenaikan harga BBM memberakan mereka.

Kendati demikian, survei juga menangkap bahwa mayoritas responden (94 persen) dari golongan kelas ekonomi menengah ke atas juga mengekspresikan hal serupa.

"Artinya, asumsi dasar bahwa kenaikan harga BBM akan memberatkan kehidupan masyarakat dari semua kelompok sosial ekonomi terbukti. Meskipun kelompok masyarakat menengah ke bawah lebih berat merasakan dampaknya," tulis Litbang Kompas.

Jajak pendapat ini pun menangkap harapan publik agar subsidi pemerintah tetap bisa dipertahankan dengan memperbaiki bentuk dan mekanismenya.

Sebab, subsidi BBM selama ini masih jauh dari ideal, salah satu alasannya karena kebijakan ini dinilai belum tepat sasaran.

Kesimpulan itu muncul di hasil jajak pendapat di mana sekira 70 persen responden merasa demikian, bahkan sebagian dari mereka menyatakan skema subsidi BBM selama ini sangat tidak tepat sasaran.

"Tak ayal, muncul harapan agar pemerintah lebih memperbaiki model subsidi yang diberikan. Separuh lebih responden menilai subsidi masih dirindukan masyarakat untuk menopang kehidupan mereka," tulis Litbang Kompas.

"Oleh karena itu, mereka berharap skema subsidi BBM diperbaiki agar lebih tepat sasaran," tulis Litbang Kompas.

Survei ini melibatkan 504 responden dari 34 provinsi di Tanah Air dengan metode wawancara.

Sampel ditentukan secara acak dari panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode tersebut tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dan margin of error kurang lebih 4,37 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/12/10425271/survei-litbang-kompas-mayoritas-publik-nilai-subsidi-bbm-masih-diperlukan

Terkini Lainnya

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tesenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tesenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke