Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Layanan Imigrasi RI, Jokowi: Masih Mengatur dan Mengontrol, Mestinya Memudahkan dan Melayani

Kompas.com - 10/09/2022, 21:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung soal layanan imigrasi Indonesia yang masih bersifat mengatur dan mengontrol.

Hal tersebut disampaikannya setelah mendapat aduan dari banyak pihak.

"Kenapa ini kita bicarakan? Karena banyak sekali keluhan mengenai ini. Saya harapkan betul-betul ini, jadi setelah rapat ini terjadi perubahan yang total terhadap imigrasi kita. Belum berubah sama sekali," ujar Jokowi saat memimpin rapat yang membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (9/9/2022) sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (10/9/2022).

Baca juga: Jokowi Minta Dirjen Imigrasi Diganti jika Tak Mampu Perbaiki Layanan Keimigrasian

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya banyak. Baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yg ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," imbuh dia.

Kepala negara mengungkapkan, akibat sulitnya mengurus Kitas dan visa akhirnya menyulitkan para investor dan turis.

Sehingga Jokowi meminta layanan imigrasi harus diubah total menjadi memudahkan dan melayani.

"Kalau perlu dirjen-nya ganti, bawahnya ganti semua biar ngerti bahwa kita ini berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang harus diubah," tegasnya.

Jokowi lantas memberi contoh kondisi layanan imigrasi di negara-negara maju.

Baca juga: Dapat Banyak Keluhan Soal Imigrasi, Jokowi: Harus Berubah Total!

Negara-negara tersebut, menurut dia, selalu mempertimbangkan berbagai hal dalam memberikan kemudahan layanan imigrasi.

"Kalau yang saya lihat negara-negara yang majunya cepet itu, orang itu diberikan baik yang namanya visa, yang namanya kitas itu mereka melihat itu kalau dia investor, investasinya berapa sih? Negara itu pasti lihat," ungkap presiden.

"Dia mau buka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih?" lanjut dia.

Baca juga: Memancing di Perairan Indonesia, 7 WN Malaysia Ditangkap Imigrasi

Jokowi mengungkapkan akibat lain dari sulitnya layanan imigrasi di Indonesia.

Menurut dia, Indonesia menjadi sangat tidak menarik bagi investor.

"Saya cek kenapa kita menjadi tidak menarik? Salah satunya, bukan salah satunya, paling gede kontribusinya adalah urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama," ungkap Jokowi

"Ini yang gini-gini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul merubah ini Pak Menteri, udah ganti itu kalau memang tidak punya kemampuan untuk reform ganti semuanya dari dirjen sampai bawah ya ganti. Endak akan berubah, kalau enggak (diganti), enggak akan berubah," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com