Salin Artikel

Singgung Layanan Imigrasi RI, Jokowi: Masih Mengatur dan Mengontrol, Mestinya Memudahkan dan Melayani

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung soal layanan imigrasi Indonesia yang masih bersifat mengatur dan mengontrol.

Hal tersebut disampaikannya setelah mendapat aduan dari banyak pihak.

"Kenapa ini kita bicarakan? Karena banyak sekali keluhan mengenai ini. Saya harapkan betul-betul ini, jadi setelah rapat ini terjadi perubahan yang total terhadap imigrasi kita. Belum berubah sama sekali," ujar Jokowi saat memimpin rapat yang membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (9/9/2022) sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (10/9/2022).

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya banyak. Baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yg ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," imbuh dia.

Sehingga Jokowi meminta layanan imigrasi harus diubah total menjadi memudahkan dan melayani.

"Kalau perlu dirjen-nya ganti, bawahnya ganti semua biar ngerti bahwa kita ini berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang harus diubah," tegasnya.

Jokowi lantas memberi contoh kondisi layanan imigrasi di negara-negara maju.

Negara-negara tersebut, menurut dia, selalu mempertimbangkan berbagai hal dalam memberikan kemudahan layanan imigrasi.

"Kalau yang saya lihat negara-negara yang majunya cepet itu, orang itu diberikan baik yang namanya visa, yang namanya kitas itu mereka melihat itu kalau dia investor, investasinya berapa sih? Negara itu pasti lihat," ungkap presiden.

"Dia mau buka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih?" lanjut dia.

Jokowi mengungkapkan akibat lain dari sulitnya layanan imigrasi di Indonesia.

Menurut dia, Indonesia menjadi sangat tidak menarik bagi investor.

"Saya cek kenapa kita menjadi tidak menarik? Salah satunya, bukan salah satunya, paling gede kontribusinya adalah urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama," ungkap Jokowi

"Ini yang gini-gini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul merubah ini Pak Menteri, udah ganti itu kalau memang tidak punya kemampuan untuk reform ganti semuanya dari dirjen sampai bawah ya ganti. Endak akan berubah, kalau enggak (diganti), enggak akan berubah," tambah dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/10/21574991/singgung-layanan-imigrasi-ri-jokowi-masih-mengatur-dan-mengontrol-mestinya

Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke