Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Kenaikan BBM, Partai Buruh Ancam Jutaan Buruh Mogok Massal November 2022

Kompas.com - 09/09/2022, 18:58 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam jutaan pekerja bakal mogok nasional pada bulan November 2022, seandainya tuntutan mereka dalam rentetan aksi unjuk rasa September-Oktober tidak diindahkan.

"Puncaknya, akhir November kami mempersiapkan pemogokan nasional dengan cara setop produksi, keluar dari pabrik," kata Iqbal dalam jumpa pers, Jumat (9/9/2022).

"Mogok nasional akan diikuti 5 juta buruh di 15.000 pabrik, melibatkan 34 provinsi dan 440 kabupaten/kota," ujar dia.

Baca juga: Ini Penjelasan Istana Soal Jokowi yang Pulang Lewat Gerbang Belakang Saat Demonstrasi Tolak Kenaikan Harga BBM

Gelombang aksi ini dipicu oleh keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Namun, aspirasi buruh dalam gelombang aksi unjuk rasa ini tidak hanya menuntut dibatalkannya kenaikan harga BBM, melainkan juga menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota 10-13 persen serta penolakan atas omnibus law UU Cipta Kerja.


Iqbal berharap, aksi pada September 2022, yang diklaim bakal dilakukan selama sebulan penuh kecuali hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, bisa mendorong kepala daerah untuk membuat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM kepada Presiden RI Joko Widodo dan pimpinan DPR RI, atau setidaknya mendesak parlemen membuat panitia khusus (pansus) BBM.

"Aspirasi daerah harus didengar," ujar Iqbal.

Baca juga: Kala Puan Semringah Dapat Kejutan Ulang Tahun Saat Rakyat Kepung DPR demi Tolak Harga BBM Naik

Menurut dia, tanpa kenaikan upah secara berarti akibat UU Cipta Kerja dan pandemi Covid-19, daya beli buruh bakal merosot tajam seiring kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah pada Sabtu (3/9/2022).

"Pansus DPR RI diharapkan bisa membongkar, kenapa swasta bisa menjual BBM lebih murah? Apa yang terjadi dengan pembiayaan bersubsidi? Apakah ada mafia di penentuan harga BBM? Serta apa implikasi terhadap daya beli yang merosot?" ungkapnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com