Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Untar untuk Indonesia
Akademisi

Platform akademisi Universitas Tarumanagara guna menyebarluaskan atau diseminasi hasil riset terkini kepada khalayak luas untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Menanti Dewi Themis pada Kasus Brigadir Yosua

Kompas.com - 08/09/2022, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Karakteristiknya yang bijaksana dan jujur, membuat Dewi Themis mampu memberikan keseimbangan antara kesalahan dan hukuman. Karena itu, Dewi Themis dipercaya sebagai simbol atau lambang keadilan.

Diharapkan Dewi Themis menginspirasi para penegak hukum untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya pada kasus pembunuhan Brigadir J.

Secara konseptual, kasus penembakan Bigadir J adalah kasus pembunuhan yang tergolong pada kasus hukum pidana.

Apabila penembakannya tanpa direncanakan maka kasus ini dapat dikatakan sebagai kasus pembunuhan biasa, yang dapat dijerat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun apabila pembunuhan tersebut dilakuakn secara terencana, maka itu merupakan kasus pembunuhan berencana yang dapat dijerat Pasal 340 KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai konsep sederhana untuk mengungkap kasus tersebut sebagai pembunuhan biasa atau pembunuhan berncana.

KUHAP mempercayakan pengungkapan kasus tersebut kepada kepolisian melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa hukum dan perbuatan yang dilakukan oleh penembak.

Selanjutnya KUHAP mempercayakan lebih kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwakan dan menuntut hukuman yang adil kepada pembuhuh.

Pada akhirnya KUHAP memberikan otoritas kepada hakim untuk memberikan putusan hukum seadil-adilnya pada kasus Brigadir J ini.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang disempurnakan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 penyidik cukup menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menyangkakan kasus penembakan Brigadir J sebagai kasus pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, serta menyangkakan pelakunya.

Hasil berkas perkara dari kepolisian diajukan lebih lanjut ke Jaksa untuk dibuatkan berkas dakwaan terhadap terdakwa.

Selanjutnya Jaksa mengajukan berkas dakwaan pembunuhan Brigadir J kepada Pengadilan Umum tingkat pertama (pengadilan negeri).

Dengan kewenangan judek facti-nya, hakim pengadilan tingkat pertama memeriksa pokok perkara, bukti-bukti, dan saksi, kemudian mengadili dan memutus perkara pembunuhan Brigadir J.

Dalam kasus hukum pidana, hakim memiliki unsur “keyakinan hakim” untuk menggali kebenaran material.

Meskipun sudah cukup bukti dan saksi, namun apabila hakim belum berkeyakinan terhadap peristiwa hukum sebenarnya, pelaku sebenarnya, dan tingkat kesalahan hukum sebenarnya, maka hakim masih berwenang meminta kepada jaksa dan/atau terdakwa untuk mengajukan bukti-bukti lain yang meyakinkan hakim.

Karena itu, unsur keyakinan hakim ikut menjadi kunci putusan pengadilan yang adil bagi kasus pembunuhan Brigadir J.

Pada kenyataan, praktik hukum di semua tingkatan penegakan hukum pidana sangat bergantung pada kesungguhan, kejujuran, dan kemampuan para penegak hukum sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing.

Faktor hubungan keluarga, pertemanan, atasan dan bawahan, imbal balik, dan hal-hal yang diperjanjikan dapat memengaruhi kesungguhan, kejujuran, dan kemampuan para penegak hukum dalam menangani kasus hukum pidana.

Pemecatan Kepala Kepolisian Resort Bandara Soekarno Hatta tahun 2022 karena menerima suap, pemecatan Jaksa Pinangki Sirna Malasari tahun 2021 karena menerima suap, pemecatan hakim Pengadilan Negeri Bondowoso tahun 2022 karena menerima suap, dan Pemecatan Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2013 karena menerima Suap merupakan bukti konkret adanya praktik hukum para penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh, tidak jujur, dan tidak mampu menegakkan hukum yang berkeadilan.

Hal di atas dapat saja terjadi pada penanganan kasus pembunuhan Bigadir J, mengingat kelima tersangka memiliki kedekatan hubungan antara satu dengan yang lainnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Dilaporkan Korban ke Bareskrim

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Dilaporkan Korban ke Bareskrim

Nasional
Kepada Prabowo, Tim Cook Sampaikan Ingin Terus Kerja Sama Pengembangan Apple di Indonesia

Kepada Prabowo, Tim Cook Sampaikan Ingin Terus Kerja Sama Pengembangan Apple di Indonesia

Nasional
Isi 'Amicus Curiae' yang Disampaikan Rizieq Shihab ke MK

Isi "Amicus Curiae" yang Disampaikan Rizieq Shihab ke MK

Nasional
Lapor ke Wapres, Menko PMK Klaim Mudik Tahun Ini Cukup Baik

Lapor ke Wapres, Menko PMK Klaim Mudik Tahun Ini Cukup Baik

Nasional
Wapres Minta Menlu Konsisten Perjuangkan 'Two State Solution' untuk Palestina-Israel

Wapres Minta Menlu Konsisten Perjuangkan "Two State Solution" untuk Palestina-Israel

Nasional
Rizieq Shihab, Din Syamsuddin, dan 3 Tokoh Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Rizieq Shihab, Din Syamsuddin, dan 3 Tokoh Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Jokowi Singgung UU Perampasan Aset Saat Minta Maksimalkan Penyelamatan Uang Negara

Jokowi Singgung UU Perampasan Aset Saat Minta Maksimalkan Penyelamatan Uang Negara

Nasional
Bertemu Prabowo, Tim Cook Yakin Kerja Sama Indonesia-Apple Makin Sukses ke Depan

Bertemu Prabowo, Tim Cook Yakin Kerja Sama Indonesia-Apple Makin Sukses ke Depan

Nasional
Gerindra Siapkan Kader Internal untuk Maju di Pilkada Sumut

Gerindra Siapkan Kader Internal untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
MK Sebut 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Berjumlah 17 Surat, Kemungkinan Bisa Bertambah

MK Sebut "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Berjumlah 17 Surat, Kemungkinan Bisa Bertambah

Nasional
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Prediksi Amicus Curae Megawati Tak Akan Dipertimbangkan MK

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Prediksi Amicus Curae Megawati Tak Akan Dipertimbangkan MK

Nasional
Peras Tahanan Korupsi, Mantan Karutan KPK Minta Maaf

Peras Tahanan Korupsi, Mantan Karutan KPK Minta Maaf

Nasional
Spesifikasi Kapal Patroli yang Dibeli Indonesia dari Italia, Bisa Diubah Jadi Fregat

Spesifikasi Kapal Patroli yang Dibeli Indonesia dari Italia, Bisa Diubah Jadi Fregat

Nasional
KPK Setor Rp 8,2 M ke Negara dari Kasus Eks Wali Kota Ambon

KPK Setor Rp 8,2 M ke Negara dari Kasus Eks Wali Kota Ambon

Nasional
Jokowi: Pelaku TPPU Terus Cari Cara Baru, Kita Tidak Boleh Jadul

Jokowi: Pelaku TPPU Terus Cari Cara Baru, Kita Tidak Boleh Jadul

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com