Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/09/2022, 21:16 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta narapidana korupsi tidak mendapatkan perlakuan khusus.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, setelah putusan hakim terkait perkara korupsi berkekuatan hukum tetap, narapidana terkait menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (kemenkumham).

“Meski demikian, korupsi di Indonesia yang telah diklasifikasikan sebagai extra ordinary crime, sepatutnya juga ditangani dengan cara-cara yang ekstra,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).

Baca juga: Daftar 23 Koruptor yang Bebas Bersyarat: Ada Atut, Wawan, Pinangki, hingga Patrialis

Ali menanggapi soal 23 narapidana kasus korupsi yang mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) pada 6 September.

Ali mengatakan, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi bertujuan memberikan efek jera sehingga perbuatan tersebut tidak kembali terulang.

Karena itulah, KPK meminta agar narapidana kasus korupsi tidak mendapatkan perlakuan khusus.

“Sepatutnya tidak ada perlakuan-perlakuan khusus yang justru akan mencederai semangat penegakkan hukum tindak pidana korupsi,” ujar Ali.

Menurut dia, KPK juga berupaya memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi melalui langkah penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Salah satu hasil upaya tersebut adalah hukuman pidana badan, pencabutan hak politik, hingga perampasan aset hasil korupsi guna memulihkan kerugian negara.

Baca juga: 23 Koruptor Bebas Bersyarat pada 6 September, Ada Pinangki dan Patrialis Akbar

Ali mengatakan, sepanjang 2022, KPK telah memulihkan aset hasil korupsi sebesar Rp 303,89 miliar.

Asset recovery tersebut berasal dari denda, uang pengganti, rampasan, penetapan status penggunaan (PSP) putusan inkracht tindak pidana korupsi,” ujar Ali.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pemberian remisi maupun pembebasan bersyarat saat ini menjadi wewenang Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham.

Sebab, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur bahwa narapidana korupsi harus mendapatkan rekomendasi dari KPK untuk mendapatkan remisi dicabut Mahkamah Agung (MA).

“Dulu kalau itu tahanan perkaranya dari KPK, itu dari Rutan minta rekomendasi KPK. Sekarang itu kan dibatalkan PT itu oleh MA,” ujar Alex saat ditemui awak media di KPK, Selasa (6/9/2022).

Alex mengatakan saat ini, pemberian remisi dan pembebasan bersyarat sepenuhnya menjadi wewenang Ditjen Pas Kemenkumham.

Meski demikian, kata Alex, hak mendapatkan remisi narapidana korupsi bisa dicabut berdasarkan putusan hakim di pengadilan.

Baca juga: 4 Narapidana Korupsi Bebas, Termasuk Ratu Atut Chosiyah dan Jaksa Pinangki

Krena itu, ke depan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menuntut agar hak narapidana korupsi mendapatkan remisi dicabut.

“Bisa nggak hak itu dicabut? Bisa. Siapa yang bisa mencabut? Hakim. Atas apa? Atas tuntutan dari JPU,” tutur Alex.

“Mungkin kedepan kalau misalnya ada terdakwa tidak kooperatif tertib dan lain-lain, dalam tuntutan mungkin akan kita tambahkan,” kata mantan hakim Tipikor tersebut.

Sebelumnya, sebanyak 23 napi korupsi mendapatkan pembebasan bersyarat pada 6 September.

Mereka sebelumnya menjalani masa hukuman pidana badan di Lapas Klas II A Tangerang, Banten dan Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti mengatakan, beberapa napi yang dibebaskan antara lain, mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Baca juga: Sang Pangeran Banten, Tubagus Chaeri Wardana Bebas Bersyarat

Kemudian, adik Ratu Atut Tubagus Chaeri Wardana, eks Menteri Agama Suryadharma Ali dan eks Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar.

Di antaranya adalah 23 narapidana tipikor yang sudah dikeluarkan pada tanggal 6 September 2022 dari 2 Lapas, yaitu Lapas Kelas I Sukamiskin dan Lapas Kelas IIA Tangerang,” kata Rika dalam keterangan resmi yang Kompas.com terima, Rabu (7/9/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Mahfud MD soal IPK 2022, TII: Survei Pemilu Juga Persepsi

Tanggapi Mahfud MD soal IPK 2022, TII: Survei Pemilu Juga Persepsi

Nasional
Jokowi Perintahkan Seluruh Puskesmas Miliki USG dan Antropometri Kit

Jokowi Perintahkan Seluruh Puskesmas Miliki USG dan Antropometri Kit

Nasional
Sampaikan Duplik, Kubu Baiquni Wibowo Tak Mau Disamakan dengan Kondisi Ricky Rizal

Sampaikan Duplik, Kubu Baiquni Wibowo Tak Mau Disamakan dengan Kondisi Ricky Rizal

Nasional
Menanti Langkah Cepat TNI-Polri Selamatkan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Menanti Langkah Cepat TNI-Polri Selamatkan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Nasional
KKB Bakar Pesawat-Sandera Pilot Susi Air, Dasco: Cukup, Ambil Langkah Tegas!

KKB Bakar Pesawat-Sandera Pilot Susi Air, Dasco: Cukup, Ambil Langkah Tegas!

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Menurun Cermin Strategi Jokowi yang Tak Efektif

Indeks Persepsi Korupsi Menurun Cermin Strategi Jokowi yang Tak Efektif

Nasional
Kemenkes Bilang Sudah Berkomunikasi dengan WHO Terkait Transisi Pandemi Covid-19 Menjadi Endemi

Kemenkes Bilang Sudah Berkomunikasi dengan WHO Terkait Transisi Pandemi Covid-19 Menjadi Endemi

Nasional
KPK Sebut Tak Logis Firli Beri Janji ke Lukas saat Penangkapan: Itu Upaya Paksa

KPK Sebut Tak Logis Firli Beri Janji ke Lukas saat Penangkapan: Itu Upaya Paksa

Nasional
Pengamat: Ganjar Dicapreskan atau Tidak Bukan Ditentukan Relawan, tapi Keputusan Megawati

Pengamat: Ganjar Dicapreskan atau Tidak Bukan Ditentukan Relawan, tapi Keputusan Megawati

Nasional
MAKI Minta Dewas KPK Teliti Perkara Surat Lukas Enembe Tagih Janji ke Firli Bahuri

MAKI Minta Dewas KPK Teliti Perkara Surat Lukas Enembe Tagih Janji ke Firli Bahuri

Nasional
Tolak Replik JPU, Baiquni Wibowo Minta Dibebaskan

Tolak Replik JPU, Baiquni Wibowo Minta Dibebaskan

Nasional
Eks Spri Ferdy Sambo, Chuck Putranto Divonis pada 24 Februari

Eks Spri Ferdy Sambo, Chuck Putranto Divonis pada 24 Februari

Nasional
PP Muhammadiyah Sebut Perumusan RUU Kesehatan Tabrak Etika Tata Krama Politik dan Hukum

PP Muhammadiyah Sebut Perumusan RUU Kesehatan Tabrak Etika Tata Krama Politik dan Hukum

Nasional
Jokowi Bakal Sanksi Kapolda-Danrem yang Gagal Tangani Karhutla di Wilayahnya

Jokowi Bakal Sanksi Kapolda-Danrem yang Gagal Tangani Karhutla di Wilayahnya

Nasional
Pemerintah Segera Kirim Bantuan Tenaga Kesehatan ke Turkiye dan Suriah

Pemerintah Segera Kirim Bantuan Tenaga Kesehatan ke Turkiye dan Suriah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.