Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Hitung-hitungan Menteri, Inflasi Naik Kira-kira 1,8 Persen

Kompas.com - 07/09/2022, 11:27 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, berdasarkan hitungan para menteri, kenaikan inflasi akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar 1,8 persen.

Oleh karena itu, Jokowi meminta pihak terkait melakukan intervensi cepat untuk mengantisipasi kenaikan tersebut.

"Ini memang momok semua negara pertumbuhan ekonomi, inflasi, berapa growth (pertumbuhan). Berapa sih kira-kira karena penyesuaian subsidi BBM yang sudah kita umumkan minggu lalu berimbas pada inflasi. Hitungan dari menteri-menteri, kira-kira akan naik di 1,8 persen," ujar Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang disiarkan secara daring pada Rabu (7/9/2022).

"Tapi kalau kita diem, saya enggak mau diem. Kita harus intervensi. Intervensi lewat apa? Daerah harus gerak kayak (masa pandemi) Covid-19 kemarin," tegasnya.

Baca juga: BBM Naik, Bagaimana Tingkat Inflasi Indonesia Selama 2022?

Salah satunya, dengan memanfaatkan 2 persen dari anggaran dana alokasi khusus (DAU) untuk mengatasi inflasi melalui bantuan sosial (bansos).

Kemudian, anggaran belanja tak terduga juga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi dan biaya distribusi dari yang ada di lapangan.

"Contoh dan saya pernah lakukan, harga bawang merah naik, karena kenaikan biaya transportasi, ya pemda tutup biaya transportasi. Artinya harga bawang merah di pasar sesuai dengan harga di petani karena transportasi ditutup pemda," jelas Jokowi.

"Dan itu uang kecil berapa sih Brebes ke petani? Rp 3 juta 1 truk paling 1 minggu enggak mungkin dihabiskan 1 truk dihabiskan enggak mungkin," lanjutnya.

Menurutnya, hal yang sama juga bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan harga telur yang masih tinggi.

"Mungkin nanti telur, pemda tutup biaya transpornasi. Mana (daerah) banyak telur? Bogor, Blitar, biaya transportasi tutup. Kalau semua pemda seperti itu saya yakin inflasi kita terjaga baik," tambah Presiden.

Baca juga: Mendagri Sebut Pemda Dapat Gunakan BTT untuk Atasi Inflasi Imbas Kenaikan Harga BBM

Sementara itu, berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Agustus 2022 sebesar 4,69 persen (year on year/yoy).

Angka pada Agustus dapat dikatakan lebih terkendali dari bulan sebelumnya karena terjadi deflasi sebesar 0,21 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, kenaikan harga BBM diperkirakan akan menaikkan infalsi 6,8 persen sepanjang 2022.

Proyeksi ini lebih tinggi dari target inflasi 2022 yang semula ditetapkan yakni di rentang 4,5 persen-4,8 persen.

Seperti yang sudah ditulis Kompas.com, Senin (5/9/2022), Febio menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM Solar, Pertalite, dan Pertamax itu bahkan diproyeksi berkontribusi sebesar 1,9 persen terhadap inflasi tahun ini.

"Kami sudah hitung kenaikan harga BBM ini dampaknya 1,9 persen ke inflasi. Maka kisarannya (inflasi) tahun ini sekitar 6,6 persen-6,8 persen," ujar Febrio.

Baca juga: Harga BBM Naik, Pemprov DIY Akan Kurangi Jual Bahan Pokok ke Luar Daerah untuk Cegah Inflasi

Pihaknya mengatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga tingkat inflasi 2022 berada di bawah 7 persen.

Salah satu caranya dengan pengendalian dari sisi inflasi pangan itu dilakukan dengan menjaga suplai bahan makanan oleh tim pengendalian inflasi pusat dan daerah (TPIP-TPID).

"Akhir tahun kita berusaha akan tetap jaga dengan kombinasi semuanya, bahan pangan dipastikan selalu ada, dijaga distribusinya. Ini harapannya masih bisa di bawah 7 persen untuk inflasi sampai akhir tahun," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com