Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Inflasi Pangan dan Energi, Luhut: Yang Tak Paham Jangan Terlalu Berkomentar

Kompas.com - 30/08/2022, 14:47 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta orang-orang yang tidak mengerti soal inflasi untuk tak banyak komentar mengenai kenaikan harga.

Luhut menegaskan, inflasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir harus dihadapi semua pihak dengan kompak, bukan malah saling menyalahkan.

"Kalau kita kompak, jangan salah menyalahkan, saya kira akan bagus. Tidak ada yang tidak bisa kita atasi asal kita kompak, jadi orang yang tidak terlalu paham jangan terlalu berkomentar," kata Luhut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (30/8/2022).

Baca juga: Luhut Sebut Hadapi Inflasi Bagaikan Perang Rakyat Semesta

Menurut Luhut, tantangan ekonomi global dan ekonomi yang terjadi saat ini mesti ditangani secara terintegrasi, sebagaimana penanganan pandemi Covid-19.

"Tapi kita juga tidak bisa menghindari seperti waktu Covid dulu cukup banyak yang mengomentari kita, tapi at the end kita membuktikan bahwa kita bisa," ujar Luhut.

Luhut mengatakan, upaya mengatasi inflasi itu bak perang rakyat semesta yang melibatkan semua pihak karena inflasi bukanlah masalah orang per orang.

Ia mengatakan, rakyat dapat berperan meredam inflasi dengan menanam sendiri sejumlah komoditas pangan seperti cabe merah, bawang merah, cabe rawit, dan tomat yang menjadi penyumbang inflasi terbesar.

Luhut pun meminta gubernur, kapolda, dan pangdam di masing-masing daerah untuk melakukan itu karena cara serupa sudah dia lakukan ketika masih berdinas sebagai tentara pada dekade 1990-an lalu.

"Jadi maksud saya, ayo teman-teman, kita semua untuk kita bersama-sama menjaga inflasi ini jangan yang pake terlalu canggih-canggih," kata Luhut.

"Pokoknya dia enggak kekurangan bawang, enggak kekurangan dia cabe, enggak kekurangan cabe rawit, dan enggak kekurangan telur ayam, daging ayam," ujar dia.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Prioritaskan Pengendalian Inflasi, Tak Boleh Cuek

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat inflasi Indonesia semakin tinggi pada Juli 2022, baik secara bulanan (month to month/mtm) maupun secara tahunan (year on year/yoy).

Inflasi Juli 2022 tercatat sebesar 0,64 persen secara bulanan, lebih tinggi dibandingkan periode Juni 2022 yang sebesar 0,61 persen. Sedangkan secara tahunan sebesar 4,94 persen, lebih tinggi dari Juli 2021 yang sebesar 4,35 persen.

Adapun dengan angka inflasi Juli tersebut, maka tingkat inflasi tahun kalender dari Januari ke Juli 2022 tercatat sebesar 3,85 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com