Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PKS Sebut Kenaikan Harga BBM Bentuk Kezaliman Pemerintah terhadap Rakyat

Kompas.com - 06/09/2022, 19:28 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR-RI menyebut kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai bentuk kezaliman terhadap rakyat.

"Ini adalah kezaliman yang luar biasa dari pemerintah terhadap rakyatnya," kata anggota Fraksi PKS Diah Nurwitasari saat orasi bersama perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).

Diah Nurwitasari mengatakan, fraksinya sudah menyampaikan peringatan kepada pemerintah terkait dampak kenaikan harga BBM.

Namun, pemerintah tetap mengambil kebijakan itu sehingga menyusahkan rakyat.

"Kami sampaikan peringatan hati-hati bermain dengan hajat hidup masyarakat. Kenaikan harga BBM bukan semata-mata hitungan di atas kertas. Tapi, di lapangan, rakyat menjerit, harga pasti naik, banyak masyarakat yang tidak tersentuh bantuan sosial," katanya.

Baca juga: Fraksi PKS Walkout Sidang Paripurna DPR, Tolak Kenaikan Harga BBM

Diah Nurwitasari juga menyebut, saat ini Indonesia memiliki kondisi darurat pandemi Covid-19 yang semestinya diperhatikan pemerintah.

Oleh karena itu, menurutnya, menaikan harga BBM justru semakin menambah beban masyarakat di tengah pandemi.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto menegaskan komitmen partainya untuk menolak kenaikan harga BBM.

Hal tersebut, katanya, tercermin dalam aksi walkout saat sidang paripurna yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini.

"Kami baru saja melaksanakan sidang paripurna hari ulang tahun DPR RI. Hadir pihak pemerintah ibu Sri Mulyani, apa yang kami sampaikan di dalam," ujar Mulyanto.

"Kami baru saja menyatakan, PKS menolak kenaikan BBM. Bukan hanya itu saja, PKS bahkan walkout dari forum paripurna dan langsung menuju kesini (lokasi aksi)," katanya lagi.

Baca juga: Temui Massa Aksi Demo di DPR, Fraksi PKS Pamer Aksi Walk Out dari Rapat Paripurna Bersama Menkeu

Armitha Sathi Devi Pemerintah membuat keputusan sulit dan merupakan pilihan terakhir dari berbagai opsi, yakni dengan menaikkan harga BBM subsidi


Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuat keputusan menaikkan harga atau mengalihkan subsidi BBM.

Jokowi menyebut kenaikan harga BBM ini merupakan pilihan terkahir yang bisa diambil oleh pemerintah dalam situasi yang sulit akibat gejolak harga minyak dunia.

"Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terkahir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM," kata Jokowi dalam konferensi pers, Sabtu (3/9/2022).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengungkapkan, harga tiga jenis BBM yakni Pertalite, Solar, dan Pertamax akan naik mulai Sabtu (3/9/2022) siang pukul 14.30 WIB.

Berikut rincian kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah:

  • Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter
  • Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter
  • Harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Baca juga: Fraksi PKS Bentangkan Kertas Bertuliskan PKS Tolak Kenaikan Harga BBM di Rapat Paripurna DPRD DKI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com