Soal Pemberhentian Suharso, Arsul Sebut demi Katrol Elektabilitas PPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, salah satu alasan penggantian kursi jabatan ketua umum karena ingin meningkatkan elektabilitas partai.

Adapun hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9/2022), memutuskan untuk mengganti Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dengan Muhammad Mardiono.

“Barangkali teman-teman di bawah itu juga menginginkan itu karena selama ini, misalnya, kok merasa survei (elektabilitas) PPP (tidak) meningkat,” tutur Arsul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (5/9/2024).

Baca juga: Ketum PPP Diberhentikan saat Proses Verifikasi Administrasi Berlangsung, Ini Kata KPU

“Meskipun kerja-kerja konsolidasi itu sudah banyak dilakukan,” sambungnya.

Ia menambahkan, karena pelaksanaan Pemilu 2024 kian dekat, para kader mendorong dilakukannya restrukturisasi. Harapannya, orang nomor satu di PPP tidak merangkap jabatan lain di pemerintahan.

"Diskusi itu sudah lama dan Pak Suharso juga sudah mengetahui,” sebutnya.

Arsul mengungkapkan, belakangan sempat terjadi perbedaan pendapat antara Suharso dan para anggota Majelis PPP.

Namun, hal itu bukan alasan utama pemberhentiannya.

Baca juga: Kabar Suharso Diberhentikan dari Ketum, Golkar Tunggu Kepastian PPP untuk Kelanjutan KIB

Keinginan untuk mengganti Suharso diambil berdasarkan suara dari 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP yang menghadiri Mukernas.

“Tapi saya kira yang diputuskan tadi malam di Mukernas itu, bagi saya, bukan titik puncak riak-riak dari majelis dengan Pak Suharso,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mardiono menyatakan, pemberhentian Suharso sebagai Ketum PPP dilakukan agar bisa fokus bekerja sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.

Ia mengatakan, hal itu telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

Mardiono pun meminta semua pihak menghormati keputusan tersebut.

Baca juga: PAN Harap Pemberhentian Suharso Tak Ganggu Hubungan PPP dengan KIB

“Kita semua harus patuhi AD/ART karena itu (aturan) yang tertinggi di PPP,” ujar Mardiono kepada Kompas.com, Senin.