Salin Artikel

Soal Pemberhentian Suharso, Arsul Sebut demi Katrol Elektabilitas PPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, salah satu alasan penggantian kursi jabatan ketua umum karena ingin meningkatkan elektabilitas partai.

Adapun hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9/2022), memutuskan untuk mengganti Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dengan Muhammad Mardiono.

“Barangkali teman-teman di bawah itu juga menginginkan itu karena selama ini, misalnya, kok merasa survei (elektabilitas) PPP (tidak) meningkat,” tutur Arsul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (5/9/2024).

“Meskipun kerja-kerja konsolidasi itu sudah banyak dilakukan,” sambungnya.

Ia menambahkan, karena pelaksanaan Pemilu 2024 kian dekat, para kader mendorong dilakukannya restrukturisasi. Harapannya, orang nomor satu di PPP tidak merangkap jabatan lain di pemerintahan.

"Diskusi itu sudah lama dan Pak Suharso juga sudah mengetahui,” sebutnya.

Arsul mengungkapkan, belakangan sempat terjadi perbedaan pendapat antara Suharso dan para anggota Majelis PPP.

Namun, hal itu bukan alasan utama pemberhentiannya.

Keinginan untuk mengganti Suharso diambil berdasarkan suara dari 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP yang menghadiri Mukernas.

“Tapi saya kira yang diputuskan tadi malam di Mukernas itu, bagi saya, bukan titik puncak riak-riak dari majelis dengan Pak Suharso,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mardiono menyatakan, pemberhentian Suharso sebagai Ketum PPP dilakukan agar bisa fokus bekerja sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.

Ia mengatakan, hal itu telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

Mardiono pun meminta semua pihak menghormati keputusan tersebut.

“Kita semua harus patuhi AD/ART karena itu (aturan) yang tertinggi di PPP,” ujar Mardiono kepada Kompas.com, Senin.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/05/14541921/soal-pemberhentian-suharso-arsul-sebut-demi-katrol-elektabilitas-ppp

Terkini Lainnya

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke