Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/09/2022, 14:54 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, salah satu alasan penggantian kursi jabatan ketua umum karena ingin meningkatkan elektabilitas partai.

Adapun hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9/2022), memutuskan untuk mengganti Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dengan Muhammad Mardiono.

“Barangkali teman-teman di bawah itu juga menginginkan itu karena selama ini, misalnya, kok merasa survei (elektabilitas) PPP (tidak) meningkat,” tutur Arsul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (5/9/2024).

Baca juga: Ketum PPP Diberhentikan saat Proses Verifikasi Administrasi Berlangsung, Ini Kata KPU

“Meskipun kerja-kerja konsolidasi itu sudah banyak dilakukan,” sambungnya.

Ia menambahkan, karena pelaksanaan Pemilu 2024 kian dekat, para kader mendorong dilakukannya restrukturisasi. Harapannya, orang nomor satu di PPP tidak merangkap jabatan lain di pemerintahan.

"Diskusi itu sudah lama dan Pak Suharso juga sudah mengetahui,” sebutnya.

Arsul mengungkapkan, belakangan sempat terjadi perbedaan pendapat antara Suharso dan para anggota Majelis PPP.

Namun, hal itu bukan alasan utama pemberhentiannya.

Baca juga: Kabar Suharso Diberhentikan dari Ketum, Golkar Tunggu Kepastian PPP untuk Kelanjutan KIB

Keinginan untuk mengganti Suharso diambil berdasarkan suara dari 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP yang menghadiri Mukernas.

“Tapi saya kira yang diputuskan tadi malam di Mukernas itu, bagi saya, bukan titik puncak riak-riak dari majelis dengan Pak Suharso,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mardiono menyatakan, pemberhentian Suharso sebagai Ketum PPP dilakukan agar bisa fokus bekerja sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.

Ia mengatakan, hal itu telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

Mardiono pun meminta semua pihak menghormati keputusan tersebut.

Baca juga: PAN Harap Pemberhentian Suharso Tak Ganggu Hubungan PPP dengan KIB

“Kita semua harus patuhi AD/ART karena itu (aturan) yang tertinggi di PPP,” ujar Mardiono kepada Kompas.com, Senin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Mengurus KTP Hilang saat di Perantauan

Cara Mengurus KTP Hilang saat di Perantauan

Nasional
Cara Mengurus KTP Hilang secara Online

Cara Mengurus KTP Hilang secara Online

Nasional
Korlantas Cek Jalur Pantura Terkait Persiapan Mudik Lebaran 2023

Korlantas Cek Jalur Pantura Terkait Persiapan Mudik Lebaran 2023

Nasional
Tanggal 9 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Potensi Korupsi Politik Jelang Pemilu, Pemerintah-DPR Dinilai Belum Maksimal Tutup Celah

Potensi Korupsi Politik Jelang Pemilu, Pemerintah-DPR Dinilai Belum Maksimal Tutup Celah

Nasional
Izinkan Menteri Kompetisi Politik, Jokowi Dinilai Tutup Mata soal Konflik Kepentingan

Izinkan Menteri Kompetisi Politik, Jokowi Dinilai Tutup Mata soal Konflik Kepentingan

Nasional
Kubu Bharada E Tegaskan Penembakan Brigadir J Perintah Ferdy Sambo, Bukan Permintaan

Kubu Bharada E Tegaskan Penembakan Brigadir J Perintah Ferdy Sambo, Bukan Permintaan

Nasional
Ditanya soal 'Rezeki Entah dari Mana', Calon Hakim Ad Hoc HAM AKBP Harnoto: Saya Tak Bisa Menjawab

Ditanya soal "Rezeki Entah dari Mana", Calon Hakim Ad Hoc HAM AKBP Harnoto: Saya Tak Bisa Menjawab

Nasional
Kubu Bharada E Sebut JPU Masih Anut Paham Usang dalam Tuntutan

Kubu Bharada E Sebut JPU Masih Anut Paham Usang dalam Tuntutan

Nasional
Sekjen Gerindra: Prabowo Kesampingkan Egonya demi Jaga Persatuan Bangsa

Sekjen Gerindra: Prabowo Kesampingkan Egonya demi Jaga Persatuan Bangsa

Nasional
Pertama Kali ke Jembrana, Jokowi: Terima Kasih atas Sambutan Masyarakat

Pertama Kali ke Jembrana, Jokowi: Terima Kasih atas Sambutan Masyarakat

Nasional
Nasdem: Surya Paloh Sudah Bertemu AHY Sebelum ke Golkar

Nasdem: Surya Paloh Sudah Bertemu AHY Sebelum ke Golkar

Nasional
UPDATE 2 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,62 Persen

UPDATE 2 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,62 Persen

Nasional
Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan dengan AHY, Salah Satunya Pertemuan Surya Paloh dengan Golkar

Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan dengan AHY, Salah Satunya Pertemuan Surya Paloh dengan Golkar

Nasional
Nasdem Sebut Bakal Koalisi Perubahan Beri Kejutan Pekan Depan

Nasdem Sebut Bakal Koalisi Perubahan Beri Kejutan Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.