Anarki dalam Dominasi Politik Kaum Kapitalis

SEBELUMNYA, ijinkan penulis menyampaikan bahwa tulisan ini murni hasil penelaahan dan pandangan pribadi, bukan argumentasi yang mewakili institusi maupun lembaga tertentu.

Penulis berusaha untuk menganalisa fenomena ini dari segi perspektif ilmiah, dan tidak dalam posisi melakukan framing terhadap pihak-pihak tertentu.

Saat ini, kondisi perpolitikan Tanah Air rasanya seperti sepi akan hal-hal yang berbau idealisme ideologi, terutama dari kalangan aktor-aktor politiknya. Padahal, apabila ditinjau secara historis, dari ideologi politik inilah semuanya bermula.

Pascakemerdekaan, berbagai partai politik berusaha menciptakan visi dan misi, strategi jangka panjang, program kerja, serta atribut kader yang akan diusung untuk menghadapi tahun-tahun kontestasi. Saat itu, semuanya berpijak dari ideologi partai masing-masing.

Namun, kini masyarakat sulit menganalisis perbedaan posisi dari masing-masing aktor politik, karena tidak adanya tekanan ataupun niat dari publik akan pentingnya ketegasan ideologi.

Pada akhirnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara program kerja aktor politik satu dengan yang lainnya.

Kaburnya batas ideologis antara aktor-aktor politik masa kini sangatlah nyata dalam kehidupan kita sehari-hari.

Dalam bukunya yang berjudul Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, almarhum Prof. Firmanzah menyampaikan bahwa apabila ditinjau dari metode kampanye tiap-tiap partai, hampir tidak ada perbedaan yang dapat kita temukan.

Dibanding menonton debat terbuka atau promosi visi dan misi, publik seakan lebih mencintai metode-metode kampanye pengerahan massa seperti pada acara tabligh akbar, parade, konvoi jalanan, serta panggung rakyat dengan diiringi orkes dangdut.

Agaknya metode-metode kampanye seperti ini umum dilakukan oleh semua aktor politik di Indonesia untuk meraih simpati kalangan masyarakat menengah kebawah, baik dari golongan partai nasionalis maupun agamis.

Semakin seragamnya metode-metode kampanye di era masa kini, tidak lepas dari meningkatnya peran kaum-kaum kapitalis sebagai aktor politik.

Dalam buku Anarki Kapitalisme karya Andre Gorz, kapitalis dicirikan bukan semata-mata kepada mereka yang memiliki harta kekayaan dan hidup dari hasil kerja orang lain, tetapi juga diberlakukan bagi para pemilik budak, peminjam uang atau kreditur, maupun tuan-tuan feodal.

Dikutip dari hasil studi oleh Vedi Hadiz berjudul Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto, peran pengusaha sejak era orde baru banyak digunakan sebagai supporting system dalam pelanggengan kekuasaan, di mana mereka dianggap memiliki relasi ekonomi dan politik yang sangat luas.

Dalam tulisan tersebut, berbagai pengusaha yang tergabung dalam oligarki politik di era pemerintahan orde baru mempunyai peranan penting dalam menggerakan ekonomi negara dan membiayai modal kampanye.

Tidak dapat dipungkiri, kekuatan finansial menjadi salah satu penentu untuk bersaing dalam merebut kekuasaan di legislatif, yang selanjutnya menjadi bargaining point bagi penempatan orang-orang di dalamnya.

Defbry Margiansyah, Peneliti P2P LIPI sekaligus Pegiat Marepus Corner, melakukan penelitian yang bertajuk Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia.

Hasilnya, 5 hingga 6 dari 10 anggota DPR saat ini memiliki latar belakang pebisnis, dengan jumlah mencapai 318 orang.

Jumlah tersebut meningkat dibanding periode sebelumnya, dan melebihi setengah dari total anggota parlemen saat ini atau sekitar 55 persen. Sebanyak 45 persen sisanya berasal dari kalangan non-pengusaha.

Secara sektoral, para pengusaha tersebut paling banyak berkecimpung di sektor energi dan migas sebesar 15 persen, serta industri manufaktur dan ritel yang juga sebanyak 15 persen.

Sisanya, para pengusaha sekaligus legislator tersebar di sektor property developer dan kontraktor sebesar 12 persen, sektor perkebunan, perikanan, dan peternakan sebesar 11 persen, hingga keuangan dan perbankan sebesar 6 persen.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan bisnis juga semakin mendorong banyaknya pengusaha maupun kolega-koleganya dalam meniti karir di bidang politik, yang selanjutnya menimbulkan kerentanan agenda kerja komisi terhadap bisnis tertentu.

Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya aturan yang mengatur penempatan seorang anggota legislatif di komisi-komisi tertentu.

Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa fenomena maraknya pengusaha dalam dunia politik masih terwariskan sejak zaman dahulu hingga saat ini.

Ironisnya, dominasi ini secara tidak langsung dapat mendorong adanya kesamaan persepsi antarelite politik dalam memandang masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah, yang di kemudian hari berpengaruh dalam metode kampanye politiknya.

Metode pelibatan sejumlah besar massa dalam politik yang memakan biaya besar, bagaikan pintu gerbang yang hanya bisa diakses oleh kaum-kaum kapitalis tersebut.

Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung menjadi oportunis, dan tidak peduli dengan hal-hal berbau abstrak seperti ideologi ataupun program kerja.

Anarki yang ditimbulkannya

Anarki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tidak adanya pemerintahan, undang-undang, peraturan, atau ketertiban. Anarki juga memiliki arti kekacauan (dalam suatu negara).

Setelah terjadinya keruntuhan Tembok Berlin dan terpecahnya Uni Soviet, kapitalisme menjadi satu-satunya ideologi yang masih sangat dominan hingga saat ini.

Meskipun pengaruh sosialisme dan komunisme di dunia masih ada hingga saat ini, nyatanya kedua paham tersebut belum cukup untuk menjadi alternatif.

Dalam buku yang sama, almarhum Prof. Firmanzah menulis bahwa rasionalitas ekonomi menjadi sangat penting di era kapitalisme saat ini.

Hampir semua hal diukur berdasarkan analisis untung dan rugi ala ekonomi, demikian juga dalam hal berpolitik.

Ekspektasi dari pola pikir untung dan rugi tersebut terproyeksikan dalam motivasi para calon legislator, yang percaya bahwa mereka akan meraih keuntungan melebihi modal yang dikeluarkannya saat terpilih nanti.

Motivasi semacam inilah yang banyak mewarnai perpolitikan di Indonesia saat ini, yang selanjutnya memunculkan sifat-sifat anarki dan konflik kepentingan di setiap kontestasi elektoral.

Logika kapitalisme ini juga tercermin dari obrolan-obrolan publik di warung kopi, yang secara rasional seringkali menceritakan bagaimana seorang politisi rela mengeluarkan uang hingga miliaran rupiah untuk menduduki jabatan politik tertentu.

Pertimbangannya pun juga sama, mereka percaya bahwa keuntungan yang didapatkan apabila terpilih nanti akan jauh lebih besar dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan, layaknya sebuah investasi.

Uang seakan-akan menjadi modal politik yang paling berpengaruh, seperti dalam menggerakan mesin partai, dan pengerahan massa serta atributnya saat kampanye.

Hal inilah yang menurut penulis menjadi letak utama anarki dalam kapitalisme politik, di mana tidak adanya aturan yang membatasi kemampuan finansial tiap-tiap pelaku politik tersebut saat kontestasi berlangsung.

Kaum-kaum yang tidak memiliki kekuatan dari segi finansial, tentunya akan termarjinalkan dan memiliki keterbatasan dalam mobilitas, serta bargaining point dalam ajang kampanye.

Masuknya nilai-nilai kapitalisme di dunia politik saat ini tentunya akan mereduksi makna berpolitik itu sendiri, yang selanjutnya memunculkan materialisme politik.

Dalam kapitalisme, hal-hal seperti ideologi, program kerja, nilai, serta norma politik menjadi kurang relevan, karena hanya sebatas dipandang secara material.

Baik kontestan maupun pemilih juga sama-sama hanya dipandang dari segi aspek material. Hal ini mengakibatkan masyarakat hanya dianggap sebagai objek kepentingan, dan menjadi faktor lain dari anarki kapitalisme, di mana tidak adanya aturan tegas yang mengatur bagaimana cara-cara berpolitik yang etis.

Aturan yang tegas perlu diberlakukan agar publik lebih dianggap sebagai sebuah subjek dibandingkan hanya sekadar objek bagi para aktor politik.

Anarki lainnya juga muncul akibat tidak adanya dasar maupun aturan-aturan tertentu yang mengatur penempatan anggota Dewan terpilih dalam tiap-tiap komisi.

Semua murni keputusan pimpinan partai, faktor transaksional tertentu, maupun hasil negosiasi antara tiap-tiap anggota yang terpilih dengan pimpinannya.

Alih-alih menempatkan seorang anggota berdasarkan expertise ataupun latar belakang pendidikan layaknya pada konsep teknokrasi, kerawanan akan pemanfaatan posisi anggota Dewan yang duduk di komisi tertentu demi kepentingan bisnis menjadi hal yang sangat fatal.

Selain berpotensi tidak akan membawa dampak positif sebagai representasi bagi rakyat pascaterpilih, hal ini juga berpotensi menyuburkan praktik-praktik KKN dan pemanfaatan legislasi kebijakan demi keuntungan bisnis di bidang tertentu.

Alhasil, terjadilah abuse of power dan perilaku koruptif potensial lainnya.

Maka dari itu, diperlukan berbagai terobosan-terobosan baru untuk mengedepankan inovasi, ketegasan perbedaan, dan kebijakan-kebijakan solutif lainnya dari tiap-tiap aktor politik.

Hal ini demi terciptanya ekologi politik yang sehat di tengah dominasi kaum-kaum kapitalis saat ini.

Meskipun meningkatnya peran kaum-kaum kapitalis dalam kancah perpolitikan nasional adalah sebuah keniscayaan, kontrol sosial dari masyarakat tetap harus memainkan peranannya secara aktif.

Perlu diingat bahwa kapitalisme tidak selalu membawa sifat-sifat negatif, mengingat peranan potensial kaum kapitalis di dunia internasional yang sangat besar dalam menjalankan roda perekonomian di setiap negara.