Jokowi Jadi Capres Paling Diinginkan di Musra, Demokrat: Skenario Wacana 3 Periode

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menilai, munculnya nama Presiden Joko Widodo sebagai capres yang diharapkan masyarakat saat Musyawarah Masyarakat (Musra) merupakan bagian dari wacana masa jabatan tiga periode.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan, kemunculan nama Jokowi dalam kegiatan yang diselenggaran relawannya itu merupakan bagian dari operasi politik yang mendesepsi publik.

"Skenario (tiga periode) ini terus hidup dan dijalankan," kata Kamhar dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).

Baca juga: Peta Jalan Jokowi Mengusung Capres Pengganti...

Ia menduga bahwa operasi politik itu justru dijalankan oleh para elite politik yang berada di sekitar lingkar kekuasaan Jokowi.

"Jelas terekam dan tersimpan dalam memori publik sejak mula-mula wacana ini berhembus dari orang-orang dekat Pak Jokowi," ucap dia.

Salah satu lingkar kekuasaan yang dicurigai terlibat yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Diketahui, Luhut sempat terseret dalam kegaduhan isu presiden tiga periode ketika beberapa kepala desa maupun tokoh daerah menyampaikan wacana tersebut kepadanya.

Baca juga: Hasil Musra Catat Dukungan ke Prabowo dan Sandiaga Beda Tipis, Panitia: Itu Suara Rakyat Jabar, Bukan Suara Relawan

Luhut juga pernah menyampaikan perihal penundaan Pemilu 2024.

"(Ini) menimbulkan perlawanan keras dari rakyat dan elemen civil society termasuk aksi demonstrasi mahasiswa di seluruh Indonesia yang turun ke jalan menolak perpanjangan masa jabatan atau penambahan periodesasi presiden pada bulan April lalu," tutur Kamhar.

Kamhar mengingatkan, mayoritas publik justru tak menyetujui atau mendukung wacana tersebut.

Dia mencontohkan, hasil survei SMRC pada April 2022 juga menunjukkan 73 persen rakyat menolak perubahan masa jabatan presiden dan hanya 5 persen populasi yang setuju.

"Jadi sebaiknya kelompok relawan membuang jauh-jauh keinginan perpanjangan masa jabatan presiden ini," katanya.

Baca juga: Nama RK Unggul di Musra Jawa Barat, Pengamat: Karena Tuan Rumah

Kamhar melanjutkan, wacana tersebut tidak hanya bertentangan dengan aspirasi rakyat, tetapi bentuk nyata pengkhianatan amanat reformasi. Ia berharap, Jokowi merespons wacana itu dengan cara tegas menolaknya.

"Ini berbahaya jika terus dibiarkan, apalagi bagi Pak Jokowi yang terus memelihara pemikiran seperti ini," sambung Kamhar.

Terakhir, kepada relawan, Kamhar menilai semestinya mereka menagih Jokowi menunaikan dan menuntaskan janji-janji politiknya yang hingga kini tak kunjung dipenuhi.

Kamhar berpendapat, bukannya sejahtera, kehidupan rakyat di masa pemerintahan Jokowi justru semakin sulit.

Sebelumnya, nama Joko Widodo menjadi calon presiden yang paling diharapkan oleh rakyat berdasarkan hasil Musra I di Bandung, Jawa Barat yang digelar pada Minggu (28/8/2022) lalu.

Baca juga: Tertinggi Jadi Cawapres Hasil Musra Bandung, Ridwan Kamil Dinilai Memiliki Kepopuleran

Jokowi meraih 1.704 suara atau sebesar 29,79 persen dari sekitar 12.000 peserta Musra yang hadir saat itu.

Musra merupakan forum yang digelar relawan Jokowi untuk menghimpun keinginan elemen masyarakat terkait capres-cawapres di Pilpres 2024.

Adapun aspirasi dalam Musra I disampaikan secara e-voting.

Ketua Pelaksana Musra I Bandung Panel Barus mengatakan, meski dihadiri oleh sekitar 12.000 peserta, tetapi tidak semuanya melakukan e-voting.

"Tidak semua peserta mengikuti e-voting karena syaratnya adalah yang memiliki smartphone," kata Panel saat pemaparan hasil Musra I di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2022).

Baca juga: Hasil Musra Bandung dan Seruan Jokowi 3 Periode

Dengan demikian, total ada 5.721 peserta Musra I yang mengikuti e-voting.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.704 orang memilih Jokowi sebagai capres harapan rakyat.