Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tekan Stunting, Kemensos dan Tanoto Foundation Latih 14.621 Pendamping Sosial PKH

Kompas.com - 31/08/2022, 17:49 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Permasalahan stunting atau gagal tumbuh pada anak masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan.

Permasalahan stunting bukan hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, tetapi juga dipengaruhi faktor multidimensional diantaranya, kemiskinan, dan masalah perilaku.

Oleh karenanya, Kementerian Sosial (Kemensos) mendukung program prioritas nasional percepatan penurunan angka stunting di Indonesia sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu menjadi 14 persen pada 2024.

Pemerintah sebelumnya juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tahun 2030.

Salah satu upaya untuk mendukung penurunan stunting adalah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka pengubahan perilaku yang dilakukan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca juga: Bukti Intervensi Gizi Mampu Turunkan Angka Stunting

SDM tersebut adalah petugas yang langsung berhadapan dengan keluarga penerima manfaat (KPM), khususnya pada program Family Development Session (FDS) atau Peningkatan Kemampuan Keluarga.

Oleh karenanya, Kemensos menjalin kerja sama dengan Tanoto Foundation dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan pendekatan multidimensional dan penguatan intervensi sensitif sejak 2020.

Tanoto Foundation dalam siaran persnya kepada Kompas.com, Rabu (31/8/2022) menyebutkan, dalam kerja sama itu Kemensos melakukan pelatihan kepada pendamping sosial PKH.

Pelatihan terebut dilakukan oleh Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) dan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.

"Hingga kini, Pusdiklatbangprof telah melatih 14,621 pendamping sosial PKH tentang stunting dan menerapkannya untuk keluarga-keluarga penerima manfaat program PKH," tulis Tanoto Foundation. 

Poltekesos Bandung juga telah mengintegrasikan pencegahan stunting dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Baca juga: Dukung Pemerintah, Tanoto Foundation Latih Guru Lewat Program Pintar Penggerak

Kontribusi pencegahan stunting dalam perguruan tinggi dimulai dengan pengkajian ilmiah tentang perilaku berisiko terhadap stunting, dan penyusunan modul tambahan materi pada kuliah Praktik Pekerjaan Sosial dengan anak.

Lalu juga dengan membuat Pedoman Praktikum pencegahan stunting di masyarakat, Pedoman pengabdian Masyarakat dalam Pencegahan Stunting, dan Melakukan Aksi Pengubahan Perilaku Cegah Stunting di 8 Desa Sejahtera Mandiri (DSM) yang didampingi Politeknik Kesejahteraan Sosial di kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Kegiatan tersebut melibatkan 32 dosen, 24 mahasiswa, 64 kader masyarakat, dan 160 orang duta stunting di masyarakat (yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, pengasuh, dan remaja putri).

Sampai saat ini, beragam kegiatan masih berjalan di masyarakat. Kegiatan lanjutan dan replikasi Model Aksi Pengubahan Perilaku Cegah Stunting (Hanting), meliputi  penelitian dosen, pengabdian masyarakat, praktikum mahasiswa di lokasi-lokasi praktikum komunitas, dan penambahan materi kuliah pencegahan stunting.

Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com