Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud-Ristek Putuskan Tak Hapus Jalur Mandiri PTN

Kompas.com - 31/08/2022, 15:40 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbud-Ristek Prof Nizam mengatakan, pihaknya memutuskan untuk tidak menghapus jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN).

Diketahui, sejumlah pihak telah mengusulkan agar jalur mandiri dihapus.

"Betul (tidak dihapus)," ujar Nizam saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Rabu (31/8/2022).

Nizam menjelaskan, jalur mandiri telah diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sehingga, jalur mandiri tidak bisa dihapus begitu saja.

Baca juga: Kemendikbud Ristek Diminta Buat Panduan Transparansi Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri

"Selain itu, dari diskusi dengan KPK juga menyadari bahwa jalur mandiri masih diperlukan melihat keragaman perguruan tinggi dan daerah di Indonesia," tuturnya.

Nizam menegaskan bahwa jalur mandiri harus tetap ada, asal diselenggarakan secara transparan dan akuntabel.

Lebih jauh, dia menyebut jalur mandiri bukan berarti jalur mahal untuk masuk ke universitas negeri tertentu.

"Masyarakat suka salah persepsi tentang jalur mandiri," imbuh Nizam.

Baca juga: Jalur Mandiri Diusulkan Dihapus, Rektor UGM Nilai Berlebihan dan seperti Membakar Lumbung

Banatias Nadhira Kasus suap yang melibatkan seorang Rektor dari Universitas Negeri Lampung (UNILA) lagi-lagi mencemarkan nama baik institusi pendidikan di Indonesia. Ironis. Para pendidik yang seharusnya membentuk generasi penerus bangsa agar menjadi lebih cerdas dan berbudi pekerti luhur, malah menjadi penyamun di rumah mereka sendiri. Kenapa ada banyak orang yang rela melakukan suap demi masuk sebuah institusi pendidikan? Apa gunanya pintar jika mentalnya korup sejak dalam pikiran? Betul, Indonesia butuh orang pintar. Tapi, pintar saja tidak cukup. Indonesia butuh orang pintar dengan laku moral baik. Simak obrolan lengkapnya bersama Managing Editor Kompas.com Heru "Mbonk" Margianto dan Editor Kompas.com Yohanes "Eenk" Harususilo hanya di Ruang Jernih. #ruangjernih #herumargianto #enggarharususilo #kcm #jernihmelihatdunia

 

Sebelumnya, Komisi X DPR RI mendorong pemerintah untuk segera melakukan perbaikan tata kelola penerimaan mahasiswa baru di PTN.

Kasus penerimaan mahasiswa di Universitas Lampung (Unila) harus menjadi cambuk untuk perbaikan tata kelola penerimaan mahasiswa baru PTN.

"Keleluasaan kampus dalam menerima mahasiswa baru lewat jalur mandiri perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan pejabat di PTN di seluruh wilayah Indonesia," ucap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf melansir laman DPR, Selasa (23/8/2022).

Menurut dia, pemerintah bersama PTN di seluruh wilayah Indonesia harus menyadari bahwa sejatinya jalur mandiri adalah afirmasi untuk mahasiswa atau calon mahasiswa baru dengan kebutuhan khusus, misalnya dari daerah tertinggal, mahasiswa tidak mampu atau terkendala persoalan lainnya.

Baca juga: Jalur Mandiri PMB Dianggap Celah Korupsi, Pengamat: Tudingan yang Gegabah

Bahkan, dia mengusulkan agar penerimaan jalur mandiri dihapuskan.

"Baiknya memang jalur mandiri di PTN itu dihapus saja. Diganti dengan test seleksi resmi, gelombang 1, 2, dan 3. Dengan biaya semester progresif, jadi jelas dan terukur. Sehingga tidak terjadi lobby-lobby bawah tangan. Dan transparan penggunanya," jelas dia.

"Tak hanya di dalam penerimaan mahasiswa baru, tapi juga dalam proses kelulusan, memperoleh gelar akademik, maupun dalam kenaikan pangkat di lingkungan PTN," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com