Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Sebut Pengadaan Vaksin Cacar Monyet Masih Tahap Penjajakan

Kompas.com - 30/08/2022, 17:22 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, Mohammad Syahril menyatakan, pengadaan dan pengedaran vaksin cacar monyet (monkeypox) masih dalam tahap penjajakan.

Pasalnya hingga kini, pasien yang terkonfirmasi positif cacar monyet di Indonesia baru seorang. Pasien tersebut teridentifikasi mengidap cacar monyet usai melakukan perjalanan dari luar negeri.

Kendati begitu, dia mengaku Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan pengadaan vaksin cacar monyet.

"Kita lagi penjajakan. Kalau memang nanti ternyata berkembang, kita sudah menyiapkan itu," kata Syahril saat menghadiri peresmian Gedung PB IDI di Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Syahril mengungkapkan, pengadaan dan peredaran vaksin cacar monyet memerlukan dua tahap persiapan.

Baca juga: Cegah Penyebaran Cacar Monyet, Pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta Diperketat

Sebelum didistribusikan, vaksin tersebut harus mendapat rekomendasi dari Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). Lalu, vaksin harus mendapat rekomendasi atau izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Adapun hingga kini, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) belum memberi anjuran apapun terkait vaksinasi cacar monyet secara massal.

"WHO belum memberikan anjuran kepada seluruh negara untuk vaksinasi massal seperti halnya Covid-19. Vaksin cacar yang dulu pernah ada tahun 1980 itu masih dinilai efektif. Tetapi negara-negara maju karena (masanya) sudah 40 tahun, mereka mengadakan (vaksinasi) sendiri," ucap Syahril.

Sementara itu, Satgas Cacar Monyet Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tengah berkonsolidasi dan menyiapkan rekomendasi lanjutan yang berfokus pada tata laksana pemilihan indikasi pemberian vaksinasi dan antivirus.

Ketua Satgas Cacar Monyet PB IDI, Hanny Nilasari, SpKK menyatakan, rekomendasi bakal diberikan kepada Kemenkes untuk memilih vaksin yang terbaik. Namun hingga kini, belum ada rekomendasi yang diberikan satgas. 

"Belum ada yang direkomendasikan karena divisi tata laksana masih akan berkonsolidasi dan memfinalisasi hasil kajiannya itu di hari Kamis malam," ucap Hanny di kesempatan yang sama.

Hanny mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang diacu oleh satgas ketika memberi rekomendasi. Dia ingin vaksin cacar monyet bisa mengakomodasi seluruh populasi yang berkontak erat dengan penderita.

"Mudah-mudahan di hari Jumat saya bisa memberikan lebih update apa yang kami rekomendasikan untuk Kementerian Kesehatan," ucap Hanny.

Sebagai informasi, Kemenkes bakal menyiapkan 10.000 vaksin cacar monyet usai ditemukannya kasus cacar monyet pertama di Indonesia.

Baca juga: Kemenkes Pesan 2.000 Vaksin Cacar Monyet dari Denmark

Sebanyak 10.000 vaksin tersebut akan disalurkan pada penderita cacar monyet dan yang pernah melakukan kontak erat dengan penderita.

Adapun proses pengadaan vaksin cacar monyet akan melalui rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sedang dilakukan uji klinis.

Kendati cacar monyet sudah menjadi bencana global, Syahril mengatakan, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) belum memberikan rekomendasi massal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com