Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/08/2022, 05:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Judi online yang terus diberantas oleh aparat kepolisian ternyata terdeteksi mempunyai aliran dana hingga ke mancanegara.

Bahkan menurut Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, diduga ada aparat kepolisian yang diduga ikut kecipratan aliran dana dari sindikat judi online.

Baca juga: Polisi Sebut Penangkapan 296 Pelaku Judi Online Tak Ada Hubungannya dengan Isu Konsorsium 303

Hal itu terungkap dari paparan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana beberapa waktu lalu.

Menurut Ivan, dari hasil penelusuran PPATK ditemukan aliran dana yang terindikasi dari hasil praktik sindikat judi online mengalir ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara.

Negara-negara itu adalah Thailand, Kamboja, dan Filipina.

Maka dari itu, PPATK berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara-negara tersebut untuk menelusuri aliran dana yang terindikasi praktik judi online.

Selain ke beberapa negara itu, aliran dana terindikasi judi online ini pun diduga mengalir hingga ke negara tax haven atau surga pajak.

Beberapa negara yang tergolong surga pajak adalah Panama, Cayman Island, hingga Malta.

Ivan menyebutkan, teknologi yang semakin canggih dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya sekaligus menjauhkan hasil judi online agar tidak dapat terendus aparat.

Ia melanjutkan, perkara judi online ini menjadi tantangan tersendiri bagi PPATK untuk menelusuri aset yang nilainya mencapai ratusan triliun per tahunnya dan membawanya kembali ke Indonesia atau repatriasi.

Baca juga: Hendak Selundupkan 6 TKI Ilegal ke Kamboja, 2 Warga Batam Ditangkap, Ternyata untuk Usaha Judi Online

Ivan menegaskan, perlu kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum maupun masyarakat sebagai entitas terdekat dengan aktivitas perjudian online maupun perjudian darat.

Masuk rekening oknum polisi

Dari hasil penelusuran itu, kata Ivan, PPATK menemukan aliran dana judi online ke sejumlah orang.

Bahkan diduga uang judi online itu masuk ke kantong oknum polisi.

"Oknum (kepolisian) sih ada juga yang terdeteksi. (Selain itu ada juga) bu rumah tangga, pelajar, dan lain-lain," ujar Ivan saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (29/8/2022).

Ivan enggan membeberkan berapa banyak oknum polisi yang terdeteksi menerima aliran dana judi online. Dia mengaku sudah menyerahkan temuan PPATK itu ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Tanya penyidik saja ya. Kan perlu pembuktian lebih lanjut oleh penyidik," ucapnya.

Baca juga: Maraknya Penggerebekan Judi Usai Ancaman Dicopot Kapolri, dari Judi Online hingga Kartu Remi

Ia menambahkan, sepanjang tahun 2022, PPATK sudah memblokir 421 rekening yang terkait judi online.

Sementara itu, masih ada 721 rekening lagi yang sedang PPATK hentikan terkait judi online.

"Total kurang lebih Rp 804 miliar," kata Ivan.

Lebih jauh, kata Ivan, dalam beberapa kasus, pelaku judi online memiliki keterkaitan dengan kasus narkotika yang transaksi rekeningnya mencapai ke luar negeri.

Harus diberantas

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya, mulai dari Mabes hingga Polda, untuk memberantas pelaku aktivitas judi baik online maupun konvensional.

Bukan hanya pemain dan bandar yang Kapolri perintahkan untuk disikat, tetapi juga pihak-pihak yang melindungi aktivitas tersebut.

"Tak hanya para pemain dan bandar saja, namun juga pihak yang mem-backing di belakangnya serta melakukan pemblokiran situs-situs judi online," tulis akun resmi Instagram Divisi Humas Polri, Kamis (18/8/2022).

Sigit menekankan bahwa pelanggaran tindak pidana seperti perjudian, baik online maupu konvensional, harus ditindak tegas.

Baca juga: Polisi Sebut Kantor Judi Online di Neglasari Tangerang Kelola Dua Situs

Dia bahkan mengancam akan mencopot kapolres, direktur, hingga kapolda yang di daerahnya masih terjadi praktik judi.

"Saya tidak memberikan toleransi. Kalau masih ada kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apakah itu kapolres, apakah itu direktur, apakah itu kapolda, saya copot," ujar Sigit dalam keterangannya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, praktik judi online harus diberantas sebagaimana perintah Kapolri.

"Ini mesti diberantas tuntas, saya mendukung langkah Polri supaya cepat diberantas," kata Ma'ruf di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (22/8/2022) sore.

Menurut Ma'ruf, langkah Polri memberantas judi online sudah seharusnya dilakukan karena hal ini telah merambah ke mana-mana dan menimbulkan banyak korban.

"Dan ternyata banyak bandar judi di berbagai negara tetapi ekornya ada di sini," ujar dia.

Di sisi lain, Ma'ruf juga menilai, pemberantasan judi online dapat meningkatkan reputasi Polri yang merosot akibat kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo.

Baca juga: PPATK Ungkap Kepiawaian Pelaku Judi Online Hilangkan Jejak, Berganti Situs dan Rekening

Ia berpandangan, upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri tidak hanya dilakukan dengan melakukan pembersihan di internal Polri.

"Juga sistem pemberantasan lain seperti judi online dan sebagainya, dengan langkah-langkah seperti itu saya kira nanti reputasi Polri akan kembali lagi," kata Ma'ruf.

(Penulis : Ardito Ramadhan, Adhyasta Dirgantara, Irfan Kamil | Editor : Bagus Santosa, Dani Prabowo, Diamanty Meiliana, Icha Rastika)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indeks Persepsi Korupsi Menurun Cermin Strategi Jokowi yang Tak Efektif

Indeks Persepsi Korupsi Menurun Cermin Strategi Jokowi yang Tak Efektif

Nasional
Kemenkes Bilang Sudah Berkomunikasi dengan WHO Terkait Transisi Pandemi Covid-19 Menjadi Endemi

Kemenkes Bilang Sudah Berkomunikasi dengan WHO Terkait Transisi Pandemi Covid-19 Menjadi Endemi

Nasional
KPK Sebut Tak Logis Firli Beri Janji ke Lukas saat Penangkapan: Itu Upaya Paksa

KPK Sebut Tak Logis Firli Beri Janji ke Lukas saat Penangkapan: Itu Upaya Paksa

Nasional
Pengamat: Ganjar Dicapreskan atau Tidak Bukan Ditentukan Relawan, tapi Keputusan Megawati

Pengamat: Ganjar Dicapreskan atau Tidak Bukan Ditentukan Relawan, tapi Keputusan Megawati

Nasional
MAKI Minta Dewas KPK Teliti Perkara Surat Lukas Enembe Tagih Janji ke Firli Bahuri

MAKI Minta Dewas KPK Teliti Perkara Surat Lukas Enembe Tagih Janji ke Firli Bahuri

Nasional
Tolak Replik JPU, Baiquni Wibowo Minta Dibebaskan

Tolak Replik JPU, Baiquni Wibowo Minta Dibebaskan

Nasional
Eks Spri Ferdy Sambo, Chuck Putranto Divonis pada 24 Februari

Eks Spri Ferdy Sambo, Chuck Putranto Divonis pada 24 Februari

Nasional
PP Muhammadiyah Sebut Perumusan RUU Kesehatan Tabrak Etika Tata Krama Politik dan Hukum

PP Muhammadiyah Sebut Perumusan RUU Kesehatan Tabrak Etika Tata Krama Politik dan Hukum

Nasional
Jokowi Bakal Sanksi Kapolda-Danrem yang Gagal Tangani Karhutla di Wilayahnya

Jokowi Bakal Sanksi Kapolda-Danrem yang Gagal Tangani Karhutla di Wilayahnya

Nasional
Pemerintah Segera Kirim Bantuan Tenaga Kesehatan ke Turkiye dan Suriah

Pemerintah Segera Kirim Bantuan Tenaga Kesehatan ke Turkiye dan Suriah

Nasional
Kunjungan Surya Paloh ke Jokowi dan Parpol Koalisi Pemerintah Dinilai Tak Mampu Hentikan 'Serangan' PDI-P

Kunjungan Surya Paloh ke Jokowi dan Parpol Koalisi Pemerintah Dinilai Tak Mampu Hentikan "Serangan" PDI-P

Nasional
Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal pada Anak, IDAI Imbau Dokter Tak Resepkan Obat Praxion Sementara Waktu

Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal pada Anak, IDAI Imbau Dokter Tak Resepkan Obat Praxion Sementara Waktu

Nasional
PT Pharos Indonesia: Hasil Uji 2 Lab Independen Nyatakan Praxion Tak Tercemar EG dan DEG

PT Pharos Indonesia: Hasil Uji 2 Lab Independen Nyatakan Praxion Tak Tercemar EG dan DEG

Nasional
Baiquni Wibowo Bakal Divonis pada 24 Februari

Baiquni Wibowo Bakal Divonis pada 24 Februari

Nasional
Soal Kantor Pemkot Magelang Dipasangi Logo TNI, Panglima Yudo: Lho, Itu Memang Punya TNI

Soal Kantor Pemkot Magelang Dipasangi Logo TNI, Panglima Yudo: Lho, Itu Memang Punya TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.