Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan MKD Usulkan Laporan Suara "Sayang" Aboe Bakar Alhabsyi Disetop

Kompas.com - 29/08/2022, 16:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Habiburokhman  mengusulkan agar laporan terhadap anggota Komisi III Aboe Bakar Alhabsyi tidak ditindaklanjuti.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera itu sebelumnya dilaporkan ke MKD terkait suara perempuan "sayang" rapat Komisi III bersama Kapolri, Rabu (24/8/2022) lalu.

Menurut Habiburokhman, usulan itu akan disampaikan saat rapat MKD pada hari ini, Senin (29/8/2022).

Baca juga: MKD Diminta Telusuri Suara Sayang yang Bocor di Tengah Rapat Komisi III dengan Kapolri

"Iya, pokoknya saya usul supaya tidak ditindaklanjuti," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Rencananya, rapat itu akan diselenggarakan secara hybrid tanpa dihadiri politisi Aboe Bakar.

"Tapi, ketika perkara suara sayang itu, yang bersangkutan (Aboe Bakar) tentu enggak ikut, biar fair," jelasnya.

Diketahui, tak hanya diwarnai adu mulut dan debat, rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga diselingi gelak tawa.

Baca juga: Insiden Suara Sayang di Rapat Kapolri, Aboe Bakar Alhabsyi Dilaporkan ke MKD

Setidaknya, hal itu terjadi saat menjelang rapat berakhir. Lebih kurang sekitar pukul 20.07 WIB, terdengar suara mikrofon bocor dan muncul suara seorang wanita mengatakan kata "sayang".

Belakangan, ada pihak yang melaporkan kejadian itu ke MKD.

Nama Aboe Bakar pun menjadi pihak yang terlapor.

Ketua Infokom DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Lisman Hasibuan, sebagai pihak pelapor, menduga bahwa handphone milik Aboe merupakan sumber suara perempuan yang mengucap kata "sayang" tersebut.

Baca juga: Mikrofon Bocor, Suara Wanita Bilang Sayang Bikin Heboh Rapat Komisi III dengan Kapolri

"Ya kami menduga dan tergantung nanti MKD memanggil pihak-pihak, kan ada CCTV semua siaran ulang yang bisa nanti diputar ulang," ujarnya.

Lebih lanjut, Lisman mengatakan, kejadian ini jadi berpengaruh terhadap penyelesaian kasus kematian Brigadri J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

"Ketika Komisi III harusnya intens serius menangani kasusnya Ferdy Sambo, tetapi dengan kejadian ini kan akhirnya publik tidak melihat ke kasus Ferdy Sambo nya," tutur dia.

Namun, belum ada penjelasan atau tanggapan dari Aboe Bakar mengenai laporan terhadap dirinya.

Baca juga: Klarifikasi MKD soal Dugaan Anggota DPR Terlibat Perkara Brigadir J, Telepon dari Sambo, dan Aliran Dana

Kompas.com telah berupaya menghubungi yang bersangkutan tetapi belum ada respons.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com