Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Kak Seto Turun Tangan Lindungi Anak-anak Sambo Tuai Kritik

Kompas.com - 25/08/2022, 13:26 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi, atau kerap disapa Kak Seto, yang turun langsung untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak Irjen Ferdy Sambo dikritik karena terkesan memberikan keistimewaan.

"Salah satu asas perlindungan anak adalah non diskriminatif. Tapi kalau ada privilese seperti ini, jangan-jangan ini malah bisa dinilai publik sebagai bentuk perlakuan mengistimewakan sebagian anak dan mendiskriminasi sebagian anak lainnya," kata konsultan Yayasan Lentera Anak (Lentera Anak Foundation) Reza Indragiri Amriel, dalam keterangan pers yang diterima pada Kamis (25/8/2022).

Baca juga: Bahas Anak-anaknya, Ferdy Sambo Menangis dan Titip Pesan ke Kak Seto

Reza yang juga ahli psikologi forensik mengatakan, pemberian perlindungan khusus memang wajib dilakukan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi rentan seperti anak-anak pasangan suami istri Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

Sebab, dengan kondisi kedua orangtuanya yang saat ini terlibat perkara hukum yang cukup serius, maka anak-anak itu (rentan) mengalami stigmatisasi akibat perbuatan orangtuanya.

Apalagi Sambo dan Putri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

"Maka mereka termasuk dalam salah satu kategori anak yang mendapat perlindungan khusus," ucap Reza.

Menurut Reza, soal perlindungan khusus terhadap anak-anak dengan kondisi rentan sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Di dalam beleid itu, kata Reza, diatur secara jelas pihak-pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan khusus sesuai urutan yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya.

"Tapi kalau dalam kasus anak-anak FS dan PC yang turun tangan adalah langsung dari pusat, wajarlah publik mengernyitkan dahi. Anggaplah FS adalah (mantan) orang penting. Tapi apakah status anak-anaknya juga menjadi di atas anak-anak lainnya?," ujar Reza.

Menurut Reza, persoalan perlindungan terhadap anak-anak Sambo dan Putri bisa dilakukan oleh Polda dan Polres.

Baca juga: Saat Kak Seto Turun Tangan Lindungi Anak-anak Ferdy Sambo...

Selain itu, kata Reza, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mempunyai Dinas PPPA di daerah.

"Begitu pula kementerian-kementerian lainnya, cukup kerahkan kantor-kantor dinas mereka. Itulah sewajarnya takaran empati sekaligus pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab mereka. Jangan malah memberikan layanan yang dikemas dalam privilese berlebihan," ucap Reza.

Reza juga membandingkan sikap Kak Seto dengan penanganan dan perlindungan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap anak-anak dan keluarga terduga teroris.

Sebab menurut Reza, anak-anak dan keluarga terduga hingga tersangka juga mengalami persekusi sebagai imbas dari perbuatan seorang anggota keluarganya yang terlibat terorisme.

"Kementerian dan lembaga apa yang menerjunkan langsung tim dari pusat untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dan para istri yang terkena getah akibat (dugaan) perbuatan ayah atau suami mereka? Apa yang dilakukan Mabes Polri, KPPPA, Komnas Perempuan ketika atau setelah persekusi itu berlangsung?," ujar Reza.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com