Rapat dengan Kapolri Besok, Komisi III DPR Akan Tanyakan soal Kasus Brigadir J hingga Kerajaan Sambo

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR akan menggelar rapat dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya besok, Rabu (24/8/2022) pukul 10.00 WIB.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, pihaknya akan bertanya perkembangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J kepada Jenderal Sigit.

Tak menutup kemungkinan akan bertanya hal-hal lain yang muncul seiring perkembangan kasus tersebut. 

"Seperti ada persoalan tiba-tiba berkaitan dengan Satgasus, judi online, narkoba, dan tiba-tiba ada sekian banyak anggota polisi yang terjerat kasus Sambo. Oleh karenanya, diperlukan tindakan tegas dari Kapolri dalam menindak anggotanya," ujar Desmond saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Deretan Jawaban Penting Mahfud MD soal Kasus Brigadir J di Raker Komisi III DPR

DPR juga akan menanyakan isu kerajaan Ferdy Sambo di Mabes Polri.

Sebab, setelah viral informasi soal "Kaisar Sambo" dan Konsorsium 303, muncul lagi data soal perjudian yang dibekingi petinggi Polri lainnya.

Menurut dia, dalam isu tersebut terkesan ada permasalahan internal di tubuh Polri.

Sebagai komisi mitra Polri, pihaknya akan memberi catatan bagi Kapolri untuk membenahi Polri ke depannya.

"Itu pastilah. Karena bicara soal aliran diagram yang saling balas kan. Nah, itu kalau dilihat dari omongan itu jelas tuh. Ada konflik internal juga gitu. Ini kita juga lihat," imbuh Desmond.

Baca juga: 5 Poin Hasil Otopsi Brigadir J

Kendati demikian, belum ada kepastian apakah rapat besok terbuka untuk umum atau tertutup. Menurut Desmond, tergantung pembahasannya.

"Misal kalau ditanyakan soal yang belum selesai dalam proses penyidikan. Karena perkara ini kan belum P21 (dinyatakan lengkap). Kalau belum P21 kan ada hal-hal yang belum boleh dibuka ke publik karena dalam proses penyidikan, kemungkinan itu tertutup," katanya.

Desmond menekankan, pihaknya akan melakukan pemantauan dan pengawasan terkait apa yang dilakukan oleh Kapolri kepada anggotanya.