Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas Perempuan Bantah Punya Kepentingan Khusus di Kasus Dugaan Pelecehan Istri Ferdy Sambo

Kompas.com - 22/08/2022, 14:39 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani membantah pihaknya punya kepentingan khusus dalam kasus dugaan pelecehan yang sempat diklaim oleh istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Dia juga mengaku, pihaknya tak pernah menerima imbalan apa pun dari pihak Sambo maupun Putri sejak awal mendalami kasus ini.

"Tidak ada (kepentingan khusus)," kata Andy kepada Kompas.com, Senin (22/8/2022).

Baca juga: Pakar Hukum Curiga Ada Kepentingan Tertentu di Balik Sikap Komnas Perempuan terhadap Istri Ferdy Sambo

Andy mengatakan, pihaknya tidak bermaksud mengintervensi penyidikan kasus yang kini menyeret nama Putri sebagai tersangka.

Dia bilang, Komnas Perempuan tetap melanjutkan pemeriksaan dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan Putri dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia (HAM), bukan berdasar pada pidana tindak kekerasan seksual.

Sebelum Putri ditetapkan sebagai tersangka, kata Andy, telah dibentuk tim gabungan Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap istri Sambo itu.

Oleh karenanya, pemeriksaan kini dikembangkan tetap dalam kerangka HAM.

"Jadi pemeriksaan yang dilakukan tidak dalam posisi untuk mempersoalkan status tersangka Bu PC (Putri Candrawathi), melainkan dalam kerangka kerja bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan," terangnya.

Terkait pernyataannya di awal kasus ini yang membenarkan adanya pelecehan yang diterima Putri, Andy bilang, dirinya bermaksud menyampaikan bahwa ada laporan kekerasan seksual yang dibuat oleh Putri di pihak kepolisian.

Informasi itu diterimanya dari penyidik Polda Metro Jaya.

Baca juga: Sikap Komnas Perempuan-Komnas HAM terhadap Istri Ferdy Sambo Usai Jadi Tersangka Dikritik

Oleh karenanya, lanjut Andy, saat itu pihaknya merekomendasikan pendalaman terhadap kasus ini dan pendampingan psikologis terhadap Putri.

Andy mengaku, pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan dalam kasus ini dan penetapan status tersangka Putri.

"Kami tetap menjalankan fungsi sebagai LNHAM (Lembaga Nasional HAM) dalam memantau pelaksanaan proses hukum pada perempuan berhadapan dengan hukum," kata dia.

Sebelumnya, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai ada kepentingan tertentu di balik sikap Komnas Perempuan di kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan Putri Candrawathi.

Apalagi, penyidikan kasus tersebut sudah dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri karena tidak ditemukan unsur pidana.

"Itu perlu dicurigai ada kepentingan tertentu," kata Abdul Fickar saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (20/8/2022).

Baca juga: Alasan Komnas Perempuan Tetap Lanjutkan Pemeriksaan Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo

Fickar menyebut, kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Komnas Perempuan memberikan pernyataan bahwa benar ada kasus kekerasan seksual berdasarkan keterangan kepolisian.

Namun, saat polisi menyatakan tak menemukan unsur pidana di kasus itu, Komnas Perempuan tetap ingin terus melakukan pendalaman.

Fickar menilai, sikap ini bisa disebut intervensi terhadap proses hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com