Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu "Reshuffle", Jokowi Diprediksi Tak Akan Copot Menteri, Hanya Isi Kursi Menpan-RB

Kompas.com - 20/08/2022, 16:23 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, kecil kemungkinan Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle dengan mengganti menterinya dalam waktu dekat.

Jika pun ada perubahan, menurut dia, presiden hanya akan melantik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Sebagaimana diketahui, kursi tersebut masih kosong sepeninggal Tjahjo Kumolo.

"Saya melihat kalau pun ada pergantian menteri hanya untuk mengganti kekosongan Menpan RB yang ditinggalkan almarhum Tjahjo Kumolo," kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu (20/8/2022).

Baca juga: Pintu Reshuffle Kabinet Jokowi Masih Terbuka

Di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat kini, Ujang berpendapat, rawan untuk mengganti posisi menteri.

Misalnya, belakangan ramai isu soal kenaikan harga pertalite. Situasi ini kemungkinan besar menimbulkan konflik sosial dan protes masyarakat.

Jika reshuffle dilakukan dalam waktu dekat, diprediksi hawa politik akan semakin panas.

Menurut Ujang, Jokowi juga butuh menjaga stabilitas pemerintahan hingga masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024.

Mengganti menteri di kabinet, utamanya yang berasal dari partai politik, rawan memicu konflik antarelite politik dan partai.

"Oleh karena itu, saya melihat, untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara dan stabilitas pemerintahan, kelihatannya opsi untuk reshuffle itu sangat kecil," ucap Ujang.

Baca juga: Stafsus Mensesneg Sebut Reshuffle Kabinet Sangat Memungkinkan Terjadi

Ujang berpandangan, pernyataan Jokowi soal pintu reshuffle masih terbuka bisa jadi hanya sebatas upaya presiden menakuti para menterinya agar bekerja lebih baik.

Jokowi sedianya ingin para pembantunya bekerja maksimal di tengah gejolak krisis dan tidak bekerja untuk kepentingan pribadi jelang gelaran Pemilu 2024.

"Sebagai pelecut saja agar kabinet itu, menteri-menteri Jokowi itu bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat dan negara," kata Ujang

"Karena kalau tidak diancam seperti itu, tidak dilecut dengan pernyataan seperti itu, biasanya akan santai akan leha-leha mereka," tuturnya.

Untuk diketahui, baru-baru ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju mungkin dilakukan kembali. Sebabnya, perubahan kondisi dunia serba mendadak akhir-akhir ini.

Oleh karenanya, diperlukan kebijakan yang cepat dan tepat dari para menterinya.

"Masih (memungkinkan reshuffle). Sekarang ini setiap hari bisa terjadi perubahan mendadak situasi dunia. Kita juga membutuhkan kecepatan waktu, ketepatan membuat policy, sehingga kemungkinan reshuffle," kata Jokowi dalam sesi wawancara khusus bersama Harian Kompas di Istana Merdeka pada 14 Agustus 2022, sebagaimana dilansir Kompas.id, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Surya Paloh Temui Jokowi di Istana, Nasdem Sebut Tak Bicarakan Reshuffle

Sementara, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, reshuffle memang sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat ini.

Terlebih saat ini masih ada pos menteri yang masih kosong, yakni jabatan Menpan-RB.

"Semuanya sangat memungkinkan. Apalagi, masih ada pos menteri yang masih kosong hingga hari ini. Ya pasti, akan diisi. Pasti ada reshuffle," ujar Faldo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan pada Jumat (19/8/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com