Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Didiskusikan dengan Jokowi, Capres Hasil Musra Relawan Akan Ditawarkan ke Partai

Kompas.com - 20/08/2022, 16:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Nasional Musyawarah Rakyat (Musra) Panel Barus menyatakan, calon presiden hasil Musra yang diselenggarakan oleh organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo bakal ditawarkan ke partai-partai politik untuk diusung sebagai calon presiden.

"Kita juga akan bilang ke partai politik nanti, yang paling banyak rakyat pinginin nama ini nih, tinggal teman-teman di partai mengadaptasi hasil Musra itu atau tidak," kata Panel saat ditemui di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (20/8/2022).

Menurut dia, sebelum ditawarkan ke partai-partai politik, nama-nama tokoh yang terjaring melalui Musra masing-masing provinsi bakal didiskusikan dengan Jokowi selaku pembina organisasi-organisasi relawan pendukung.

Baca juga: Relawan: Musyawarah Rakyat Bukan Perintah Pak Jokowi

Namun, ia tidak menjawab lugas saat ditanya apakah calon yang dijagokan oleh relawan nanti otomatis merupakan calon yang didukung oleh Jokowi atau tidak.

"Kami akan diskusi sama beliau, 'Pak ini lho hasil Musra yang sudah kita gelar.' Diskusi lah itu, setelah itu baru kami deklarasi nanti Mei (2023), habis Lebaran," kata Panel.

Ia yakin, ada cukup waktu untuk menawarkan capres hasil Musra ke partai-partai politik.

Sebab, mereka berencana mendeklarasikan capres hasil Musra pada Mei 2023, sedangkan pendaftaran capres baru ditutup pada November 2023.

Baca juga: Relawan Jokowi Klaim Tak Ada Bandar yang Danai Musyawarah Rakyat

Panel pun mengakui bahwa pencalonan presiden merupakan kewenangan partai politik maupun gabungan partai politik sebagaimna diatur dalam konstitusi.

Namun, ia menilai, sebaiknya partai politik mempertimbangkan capres hasil Musra yang ia klaim merupakan cermin keinginan rakyat.

"Itu kan secara konstitusi sudah diatur mereka yang mendorong (capres). Cuma kalau mereka nekat calonin yang lain tiba-tiba kalah ya tanggung sendiri, kan rakyat yang menjadi hakim di saat pemilu," kata Panel.

Baca juga: Relawan Jokowi Deklarasikan Capres Hasil Musyawarah Rakyat Setelah Lebaran 2023

Sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi bakal menyelenggarakan Musra di 34 provinsi.

Rencananya, Musra dimulai di Bandung pada 28 Agustus 2022 dan berakhir di Jakarta pada 11 Maret 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Nasional
Jika MK 'Deadlock', Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Jika MK "Deadlock", Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Nasional
Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Tanggal 24 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Yusril: Prabowo Belum Pasti Hadir di Sidang Putusan MK Besok

Yusril: Prabowo Belum Pasti Hadir di Sidang Putusan MK Besok

Nasional
Jokowi Harap Timnas Indonesia Cetak Banyak Gol Lawan Yordania Malam Ini

Jokowi Harap Timnas Indonesia Cetak Banyak Gol Lawan Yordania Malam Ini

Nasional
Jelang Sidang Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Jelang Sidang Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Nasional
Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Nasional
Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Nasional
Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Nasional
Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Nasional
Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com