Relawan: Musyawarah Rakyat Bukan Perintah Pak Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Nasional Musyawarah Rakyat (Musra) Panel Barus menyatakan, gagasan menyelenggarakan Musra merupakan ide organisasi relawan, bukan atas perintah Presiden Joko Widodo.

Musra merupakan forum yang digelar sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi untuk menjaring nama-nama yang bakal didukung sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

"Kalau dibilang ini perintah Jokowi (untuk menyelenggarakan) Musra, bukan, ini ide kita, ini pikiran kita," kata Panel dalam konferensi pers di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (20/8/2022).

Baca juga: Relawan Jokowi Deklarasikan Capres Hasil Musyawarah Rakyat Setelah Lebaran 2023

Panel mengatakan, ada sejumlah variabel yang membuat organisasi relawan pendukung Jokowi memutuskan menggelar Musra.

Variabel itu salah satunya yakni relawan Jokowi merasa tidak bisa lagi buru-buru menjatuhkan pilihan mendukung seorang tokoh untuk maju sebagai calon presiden.

"Kita belajar dari pengalaman masa lalu, kita enggak bisa buru-buru dukung mendukung terus memberikan cek kosong kepada calon pemimpin," ujar Panel.

Variabel lainnya, kata Panel, organisasi relawan Jokowi juga menyadari bahwa penetapan nama calon presiden tidak bisa diputuskan sendiri tetapi harus melibatkan orang lain.

Kendati demikian, ia juga mengakui bahwa pesan Jokowi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Projo di Borobudur pada Mei 2022 lalu turut menjadi faktor yang membuat relawan menggelar Musra.

"Ada beberapa yg kami high light, satu dia bilang jangan buru-buru, yang kedua dengar kembali suara rakyat, gali kembali kehendak rakyat, coba berbicara sama rakyat, apa maunya. Nah, arahan itu juga jadi dasar kenapa Musra lahir," kata Panel.

Baca juga: Jokowi Disebut Ada Hati dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Adapun sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi bakal menyelenggarakan Musra di 34 provinsi.

Rencananya, Musra dimulai di Bandung pada 28 Agustus 2022 dan berakhir di Jakarta pada 11 Maret 2023.