Jerat Hukum Brigjen NA, Penembak Kucing di Sesko TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Brigjen NA, perwira tinggi TNI penembak sejumlah kucing di lingkungan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Bandung, Jawa Barat, akan diproses hukum.

NA bakal dijerat pasal berlapis merujuk pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diperbarui menjadi UU Nomor 41 Tahun 2014.

"Tim hukum TNI akan menindaklanjuti proses hukum Brigjen TNI NA," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Prantara Santosa dalam keterangan tertulis, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Pelaku Penembakan Kucing di Sesko TNI Bandung Berpangkat Brigjen

Setidaknya, ada 3 pasal dalam UU Nomor 18 Tahun 2009 yang akan digunakan untuk menjerat NA, yakni Pasal 66, Pasal 66A, dan Pasal 91B.

Bagaimana bunyi pasal tersebut?

Pasal 66 UU Nomor 18 Tahun 2009 mengatur tentang kesejahteraan hewan.

"Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan," demikian bunyi pasal tersebut.

Kemudian, Pasal 66A mengatur tentang larangan penganiayaan terhadap hewan.

Pasal 66A Ayat (1) berbunyi, "Setiap orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif".

Lalu, pada Ayat (2) pasal yang sama disebutkan, "Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang".

Baca juga: Alasan Brigjen NA Tembak Kucing di Sesko TNI: Jaga Kenyamanan dan Kebersihan

Selanjutnya, Pasal 91B Ayat (1) UU tersebut memuat tentang pidana bagi pelaku penganiayaan hewan.

Pasal itu berbunyi, "Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000 dan paling banyak Rp 5.000.000".

Penganiayaan hewan

Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho mengatakan, tindakan Brigjen NA dapat disebut penganiayaan terhadap hewan sehingga dapat dipidana.

"Itu sebagai bentuk penganiayaan hewan dan dapat dipidana," kata Hibnu kepada Kompas.com, Kamis (18/8/2022).

Oleh karena subjek perkara ini dari lingkungan TNI, maka, proses peradilan dilakukan di Pengadilan Militer. Penyidik dalam kasus ini seharusnya Polisi Militer (Pom) TNI.