Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Kompas.com - 18/08/2022, 01:00 WIB
Issha Harruma

Penulis


KOMPAS.com – Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, terdapat tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Secara umum, legislatif merupakan kekuasaan dalam bidang legislasi atau perundang-undangan, eksekutif yang melaksanakan undang-undang dan yudikatif yang berkuasa dalam bidang kehakiman.

Namun, seiring perkembangan zaman, pelaksanaan trias politica saat ini lebih menekankan pada pembagian kekuasaan dan bukan pemisahan kekuasaan.

Hal ini membuat hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif semakin dinamis. Setiap lembaga kekuasaan kerap saling bersinggungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Baca juga: Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

Alasan lembaga kekuasaan harus bekerja sama

Dalam sistem pembagian kekuasaan atau distribution of power, setiap lembaga kekuasaan dimungkinkan untuk melakukan koordinasi atau kerja sama antarlembaga.

Adanya kerja sama antarlembaga ini mempermudah urusan dan tugas yang diemban masing-masing lembaga.

Apalagi, seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan masyarakat saat ini, setiap lembaga tidak lagi hanya menjalankan fungsi-fungsi tertentu.

Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif memiliki tugas dan fungsi yang saling beririsan.

Oleh karena itu, kerja sama antarlembaga yang baik dapat membuat pelaksanaan kekuasaan negara berjalan dengan baik pula.

Baca juga: Apa Saja Macam-macam Kekuasaan Negara?

Selain itu, adanya kerja sama dalam pembagian kekuasaan ini akan memunculkan check and balances yang berguna untuk menyeimbangkan kekuatan-kekuatan yang ada.

Hal ini membuat masing-masing lembaga dapat saling mengawasi. Pengawasan ini diperlukan agar setiap lembaga tidak menjalankan kekuasaannya secara berlebihan atau melampaui batas.

Tak hanya itu, pengawasan juga dilakukan untuk mengawasi aktivitas setiap lembaga agar tidak melakukan penyelewengan atau keluar dari koridor aturan.

 

Referensi:

  • Djuyandi, Yusa. 2017. Pengantar Ilmu Politik Edisi Kedua. Depok: Rajawali Pers.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com