Kompas.com - 02/08/2022, 02:00 WIB
|

KOMPAS.com – Miriam Budiarjo mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku.

Sementara itu, kekuasaan negara merupakan kewenangan suatu negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran dan keteraturan yang diinginkan.

Baca juga: Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif

Macam kekuasaan negara

Ada beberapa pendapat mengenai macam-macam kekuasaan negara.

Filsuf Inggris, John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yakni;

  • Kekuasaan legislatif: kekuasaan untuk membuat peraturan dan undang-undang;
  • Kekuasaan eksekutif: kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang;
  • Kekuasaan federatif: kekuasaan yang meliputi segala tindakan terkait pelaksanaan hubungan luar negeri.

Menurut Locke, ketiga kekuasaan ini terpisah satu sama lain.

Filsuf Prancis, Montesquieu kemudian mengembangkan lebih lanjut pemikiran Locke. Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu:

  • Kekuasaan legislatif: kekuasaan untuk membuat undang-undang;
  • Kekuasaan eksekutif: kekuasaan yang meliputi penyelenggaraan undang-undang;
  • Kekuasaan yudikatif: kekuasaan untuk mengadili segala pelanggaran undang-undang.

Teori pembagian kekuasaan negara Montesquieu ini dikenal dengan Trias Politica.

Berbeda dengan Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam eksekutif, Montesquieu berpendapat kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri.

Baca juga: Lembaga Yudikatif dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Montesquieu juga memasukkan kekuasaan terkait hubungan luar negeri, yang oleh Locke disebut kekuasaan federatif, ke dalam kekuasaan eksekutif.

Dalam teorinya, Montesquieu menyebut, kemerdekaan individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa hanya mungkin tercapai jika diadakan pemisahan mutlak antara ketiga kekuasaan tersebut.

Namun, pada perkembangannya, diperlukan jaminan agar setiap kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya masing-masing.

Oleh karena itu, dibuatlah sistem pengawasan dan keseimbangan atau checks and balances di mana antar kekuasaan dapat saling mengawasi.

 

Referensi:

  • Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lukas Enembe Bertelepon dengan Dirdik KPK, Negosiasi Soal Pemeriksaan

Lukas Enembe Bertelepon dengan Dirdik KPK, Negosiasi Soal Pemeriksaan

Nasional
Pengacara Ungkap Tujuan Ketua Komnas HAM Temui Lukas Enembe

Pengacara Ungkap Tujuan Ketua Komnas HAM Temui Lukas Enembe

Nasional
Moeldoko: soal Lukas Enembe Murni Masalah Hukum, Bukan Politik

Moeldoko: soal Lukas Enembe Murni Masalah Hukum, Bukan Politik

Nasional
Jaksa Agung: Kasus Ferdy Sambo Tak Terlalu Rumit, Pelakunya yang Luar Biasa

Jaksa Agung: Kasus Ferdy Sambo Tak Terlalu Rumit, Pelakunya yang Luar Biasa

Nasional
Minta Lukas Enembe Patuhi Hukum, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Minta Lukas Enembe Patuhi Hukum, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Nasional
Vaksin Meningitis Langka, Kemenag Bakal Koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi

Vaksin Meningitis Langka, Kemenag Bakal Koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi

Nasional
Nasdem Ingatkan Pesan Paloh ke Ridwan Kamil, Jangan Masuk Nasdem, Tak Usah Berpolitik

Nasdem Ingatkan Pesan Paloh ke Ridwan Kamil, Jangan Masuk Nasdem, Tak Usah Berpolitik

Nasional
Inflasi Indonesia Terjaga, Jokowi: Menkeu dan BI Berjalan Beriringan

Inflasi Indonesia Terjaga, Jokowi: Menkeu dan BI Berjalan Beriringan

Nasional
AHY Minta Kader Demokrat di Papua Tenang, Hormati Proses Hukum pada Lukas Enembe

AHY Minta Kader Demokrat di Papua Tenang, Hormati Proses Hukum pada Lukas Enembe

Nasional
MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Gali soal Anggota DPR yang Nitip Pamdal

MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Gali soal Anggota DPR yang Nitip Pamdal

Nasional
Temui Lukas Enembe, Komnas HAM: Informal Karena Permintaan Keluarga

Temui Lukas Enembe, Komnas HAM: Informal Karena Permintaan Keluarga

Nasional
Polri Sanksi Kombes Murbani Budi Pitono Demosi 1 Tahun Buntut Kasus Brigadir J

Polri Sanksi Kombes Murbani Budi Pitono Demosi 1 Tahun Buntut Kasus Brigadir J

Nasional
Lukas Enembe Digantikan Willem Wandik sebagai Plt Ketua DPD Demokrat Papua

Lukas Enembe Digantikan Willem Wandik sebagai Plt Ketua DPD Demokrat Papua

Nasional
Febri Diansyah dan Rasamala Disarankan Mundur dari Tim Pembela Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Febri Diansyah dan Rasamala Disarankan Mundur dari Tim Pembela Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik AKBP Ridwan Soplanit Terkait Kasus Brigadir J

Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik AKBP Ridwan Soplanit Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.