Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Terima Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi Berterima Kasih pada Petani

Kompas.com - 14/08/2022, 13:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menerima penghargaan ketahanan pangan terkait swasembada beras dari International Rice Research Institute (IRRI) pada Minggu (14/8/2022).

Penyerahan penghargaan itu dilakukan di Istana Negara pada Minggu siang.

Presiden Joko Widodo mengatakan, dengan penghargaan ini menunjukkan Indonesia memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil dalam swasembada pangan.

Penghargaan ini bertajuk Acknowledgment for Achieving Agri-food System Resiliency and Rice Self Sufficiency during 2019-2021 through the Application of Rice Innovation Technology atau Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi.

"Saya ingin mengucakan terima kasih sebesar-besarnya kepada pelaku real bekerja di sawah, para petani Indonesia, atas kerja kerasnya," kata Jokowi dikutip tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Minggu.

Baca juga: Tak Menyesal Bergabung dengan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Saya Tidak Ingin Bangsa Ini Mengalami Perpecahan

Tak hanya petani, Jokowi juga mengucapkan terima kasih pada kepala daerah seperti gubernur dan bupati atas penghargaan tersebut.

Selain itu, Jokowi juga berterima kasih kepada Kementerian Pertanian karena bekerja sama melakukan riset pangan dengan perguruan tinggi di Indonesia.

"Ini adalah kerja yang terintegrasi kerja bersama-sama kerja gotong royong bukan hanya milik kementerian saja," ucap Jokowi.

Baca juga: Puja Puji Prabowo untuk Jokowi: Kalau Saya Presiden, Tidak Gampang Meneruskan yang Beliau Bangun

Jokowi kemudian mengungkapkan penghargaan itu diraih karena peningkatan produksi beras di Indonesia.

Dari tahun 2019 hingga 2021, Indonesia juga disebut konsisten memproduksi sebanyak 31,3 juta ton beras.

"Peningkatan dan konsistensi inilah yang saya lihat dilihat oleh FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia PBB) dilihat oleh IRRI, karena memang jumlah itu adalah jumlah yang real, dan penghitungan oleh BPS stok kita di lapangan jumlahnya juga di akhir bulan April 2022 tertinggi yaitu 10,2 juta ton," jelas Jokowi.

Data itulah, kata Jokowi, yang membuat Indonesia mendapat penghargaan sistem ketahanan pangan yg baik dan sudah swasembada pangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com