Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo pada 2024, Punya "Quadruple Power"

Kompas.com - 12/08/2022, 15:13 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Trias Politika Agung Baskoro menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal unggul jika menggandeng Khofifah Indar Parawansa menjelang Pemilihan Presiden 2024.

Menurut Agung, Khofifah adalah sosok politikus yang tepat untuk mendampingi Prabowo, selain Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau kerap disapa Cak Imin.

Akan tetapi, kata Agung, Khofifah mempunyai sejumlah keunggulan dibandingkan dengan Cak Imin.

"Karena Khofifah mewakili 'quadruple power', hal utama dalam politik Indonesia. Perempuan, Jawa, NU, dan Islam," kata Agung saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/8/2022).

Baca juga: Prabowo Diharapkan Beri Jawaban Siap Maju Capres 2024

Maksud Agung adalah Khofifah sebagai politikus perempuan juga mewakili etnis Jawa. Dalam konteks pilpres dan pemilihan umum, pertarungan untuk memperebutkan suara di Jawa sangat ketat.

Apalagi, Gerindra mempunyai basis pemilih di Jawa Barat, sedangkan PKB sangat dominan di Jawa Timur.

Selain itu, Khofifah juga merupakan tokoh Nahdlatul Ulama yang dihormati serta wujud seorang politikus Muslimah. Hal-hal itu yang menurut Agung bisa menjadi daya tarik dan faktor pembeda sekaligus keunggulan Khofifah.

Agung mengatakan, jika Prabowo berpasangan dengan Khofifah dalam Pilpres 2024 maka kemungkinan besar bakal unggul dari para pesaingnya dalam beberapa segi.

"Munculnya Khofifah sebagai cawapres bisa menghantarkan keunikan atau diferensiasi tadi dalam pasangan ini, sehingga lawannya kelak akan mendapat perlawanan hebat baik dalam konteks Ganjar, Anies, atau siapa pun," ucap Agung.

Menurut Agung, Prabowo harus belajar dari dua pilpres sebelumnya, yakni 2014 dan 2019.

Dia mengatakan, seharusnya Prabowo bisa memetik pelajaran mengapa dia kalah dalam dua ajang pilpres itu.

Agung mengatakan, salah satu faktor yang membuat Prabowo kalah dalam dua pilpres itu adalah keputusannya memilih pendampingnya.

"Karena dalam dua  pemilu sebelumnya, Prabowo kurang tepat memilih nama," ujar Agung.

Baca juga: Alasan Partai Gerindra Ingin Usung Prabowo Kembali Jadi Capres

"Misalnya dalam konteks memilih Hatta Rajasa yang berelektabilitas rendah di 2014, dan Sandiaga Uno yang berasal dari dalam Gerindra dan elektabilitas saat 2019 belum memadai mendongkrak," lanjut Agung.

Agung menilai langkah Prabowo menggandeng Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai mitra koalisi menuju Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilpres 2024 merupakan langkah jitu.

Sebab, menurut Agung, koalisi antara Gerindra dan PKB bisa memadukan dua karakter basis massa masing-masing partai, yaitu Gerindra yang merepresentasikan kaum nasionalis, serta PKB dengan massa dari kalangan santri dan warga Nahdlatul Ulama.

"Tinggal menimbang nama-nama dari internal dari PKB yang pas untuk mendampingi Prabowo," ucap Agung.

Partai Gerindra mulai hari ini menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.

Rapimnas itu dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra, Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerindra, organisasi sayap partai, serta Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Gerindra.

Baca juga: Muzani Sebut Kader Siap Kerja Keras Menangkan Prabowo di Pilpres 2024

Rapimnas itu diharapkan akan mendengar jawaban dari Prabowo terkait dengan usulan untuk mengusungnya menjadi capres pada 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Prabowo akan memberikan jawab tersebut mendapat dukungan dari para kader untuk maju dalam Pilpres 2024.

“Dukungan itu juga membawa suara dari struktur di bawahnya masing-masing dan kami berharap akan mendapat jawaban langsung dan resmi dari Pak Prabowo untuk kesiapan beliau maju sebagai capres 2024,” kata Habiburokhman.

Sedangkan menurut Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, permintaan kader supaya Prabowo maju sebagai capres 2024 berasal dari berbagai struktur partai dan masyarakat.

“(Kader) meminta agar beliau maju menjadi presiden dalam 2024,” kata Muzani.

(Penulis : Achmad Nasrudin Yahya | Editor : Sabrina Asril)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com