Kompas.com - 12/08/2022, 11:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang ikut mendaftarkan partainya sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU RI pada Jumat (12/8/2022).

Keberadaan Badar, sapaan akrabnya, cukup menyita perhatian awak media. Sebab, beberapa hari sebelumnya ia merilis pernyataan resmi dan surat keberatan ke KPU yang menyatakan bahwa dirinya telah dipecat dari struktur kepengurusan partai pada 1 Agustus 2022.

Pagi ini, Badar datang bersama sejumlah pejabat teras Berkarya, di antaranya Ketua Umum Mayjen (Purn) Muchdi Purwoprandjono dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu/Wakil Ketua Umum Irmanjaya Taher.

Baca juga: Daftar ke KPU, Partai Berkarya Targetkan 5 Persen Kursi DPR pada Pemilu 2024

"Tanpa saya selaku sekjen hari ini hadir dan mendatangani form pendaftaran maka Berkarya tidak akan bisa melanjutkan verifikasi. Itulah yang kami pikirkan sehingga saya hadir di tengah-tengah teman-teman pengurus hari ini untuk mendaftar demi kepentingan partai," kata Badar kepada wartawan.

Ketika ditanya soal pengakuan pemecatan dirinya, Badar menyebutnya sebagai hal lazim dalam dinamika partai politik, di mana terdapat faksi-faksi dan kepentingan.

Hari ini, ia mengaku masih tetap dalam struktur kepengurusan Partai Berkarya sebagai Sekretaris Jenderal yang sah.

Baca juga: Gelar Rakornas, Partai Berkarya Siap Daftar jadi Peserta Pemilu 2024

"Masih, masih, masih," tegasnya.

"Tentunya riak-riak itu pasti ada, tapi sekali lagi demi kepentingan partai, demi Pemilu 2024, utamanya teman-teman yang ada di daerah yang bersusah payah menyiapkan proses administrasi, tahapan verifikasi ke depan, saya menghargai itu, kita semua menghargai itu," lanjut Badar.

Sementara itu, Muchdi Purwoprandjono membantah ada isu keretakan di dalam partainya yang menyeret nama Badar.

"Saya kira enggak ada isu-isu itu. Itu isu saja," kata dia di kantor KPU RI.

Baca juga: Profil Ketua Umum Partai Berkarya: dari Tommy Soeharto hingga Muchdi Pr

Beda lagi dengan pendapat Irmanjaya Taher. Ia mengonfirmasi terdapat masalah posisi Badar, namun membantah bahwa Badar dipecat.

"Pada tanggal 25 (Juli) Pak Sekjen sudah mengundurkan diri. Jadi, dengan demikian sudah ditindaklanjuti oleh sidang pleno," kata Irmanjaya di kantor KPU RI.

Ia melanjutkan, nasib Badar sebagai sekretaris jenderal akan diputuskan secepatnya. Menurut dia, Berkarya akan menggelar rapat besar dalam waktu dekat untuk membahas berbagai hal terkait masa depan partai, termasuk soal Badar.

Baca juga: Profil Partai Berkarya, Lambang Pohon Beringin dan Sosok Tommy Soeharto

"Pak Badar mau juga untuk bergabung (dalam pendaftaran ke KPU). Saya rasa mungkin ada perubahan pada Pak Badar sendiri. (Posisi sekretaris jenderal) masih (dijabat Badar) meskipun dalam posisi nonaktif," ungkap Irmanjaya.

Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.AH.11.03 dan M.HH-09.AH.11.02 tahun 2022, Badar masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Berkarya dalam AD/ART kepengurusan partai.

Surat keputusan itu diteken Menkumham Yasonna Laoly pada 1 Agustus 2022 berdasarkan permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya pada 14 Juni 2022.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Nasional
Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Nasional
Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Dua Hakim 'Concurring Opinion' terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal 'Presidential Threshold'

Dua Hakim "Concurring Opinion" terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal "Presidential Threshold"

Nasional
Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Nasional
Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.