Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo-Cak Imin Daftar Bareng ke KPU, Pengamat Nilai Tidak Jaminan Gerindra-PKB Langgeng sampai 2024

Kompas.com - 09/08/2022, 16:01 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra mendaftarkan diri bersama-sama ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Senin (8/8/2022) kemarin, dinilai belum tentu menunjukkan keduanya bakal langgeng hingga Pemilihan Presiden 2024.

Sebagai informasi, dalam pendaftaran kemarin, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar jalan bareng ke kantor KPU RI, diiringi ratusan simpatisan kedua kubu, dan menggelar konferensi pers satu panggung.

"Problematikanya terletak pada belum adanya jaminan calon yang dimunculkan itu punya potensi kemenangan, bahwa calon yang didorong kemungkinan akan jadi (presiden)," ujar Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana ketika dihubungi pada Selasa (9/8/2022).

Baca juga: Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan Kemesraan Gerindra-PKB

"Karena pada sisi-sisi yang lain harus diperhatikan dinamika partai politik bisa cair," ucapnya.

Aditya mengapresiasi bahwa poros-poros kemungkinan koalisi sudah dibentuk jauh-jauh hari oleh Gerindra dan PKB, meskipun kedua partai tak kunjung mendeklarasikan diri secara resmi sebagai suatu koalisi hingga sekarang.

Menurutnya, semakin banyak poros koalisi yang muncul, maka hal itu akan semakin baik karena publik bakal disuguhkan pada berbagai alternatif calon presiden-calon wakil presiden.

"Tapi apakah kemudian mereka bisa saling mengikat satu sama lain, dimulai hari ini dan konsisten hingga 2024, belum ada jaminan. Internal mereka pun pasti sedang berdinamika karena terkait prospek kemenangan," ujar Aditya.

"Jadi semua elite pasti sedang berhitung. Tapi sebagai pembentukan koalisi, mungkin mereka sedang mengkonsolidasi pasukannya bahwa mereka siap untuk pencalonan," jelasnya.

Baca juga: Prabowo Sebut Punya Semangat yang Sama dengan PKB pada Pemilu 2024

Aditya menilai, di atas kertas, koalisi Gerindra dan PKB bisa dikatakan cocok.

Gerindra yang berideologi nasional-nasionalis bersanding dengan PKB yang berideologi nasionalis-religius, dengan corak keagamaan yang moderat.

"Dari sisi platform itu mereka bisa dikatakan cocok dan saya pikir wajar saja," ujar dia.

"Soal (cocok atau tidak), penting untuk mereka selalu duduk bareng, penting untuk jauh-jauh hari ada pertemuan untuk menyamakan persepsi," lanjut Aditya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Aspri Wamenkumham dan Pengacara Turut Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Aspri Wamenkumham dan Pengacara Turut Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Nasional
TKN Prabowo-Gibran: 82,9 Juta Warga Baru Dapat Makan Siang-Susu Gratis pada 2029

TKN Prabowo-Gibran: 82,9 Juta Warga Baru Dapat Makan Siang-Susu Gratis pada 2029

Nasional
Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

Nasional
Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

Nasional
PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

Nasional
Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Nasional
Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

Nasional
Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

Nasional
Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

Nasional
KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

Nasional
Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

Nasional
Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

Nasional
Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com