Kompas.com - 09/08/2022, 15:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan menghitung kembali anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pemberian bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH).

Jika ada kelebihan anggaran, Presiden berjanji bantuan akan ditambah.

“Nanti kalau APBN-nya ada uang lebih, insya Allah (bansos) akan kita tambahkan,” kata Jokowi saat menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Selasa (9/8/2022), sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden.

Saat memberikan bantuan, presiden berpesan agar masyarakat memanfaatkan BMK senilai Rp 1,2 juta yang diberikan sebagai tambahan modal kerja atau modal usaha.

Baca juga: Jokowi Minta Sri Mulyani Bikin Stress Test APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Bantuan tersebut juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang produktif.

“Jangan ya, jangan dibelikan handphone, kalau bisa dipakai untuk tambahan modal kerja, modal usaha. Kalau enggak ya dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang produktif, jangan dipakai untuk beli pulsa,” ujar Jokowi, sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden.

Sementara itu, untuk bantuan tunai langsung, Presiden menyarankan agar bantuan tersebut digunakan untuk pembelian sembako.

“Ibu-ibu ini ya, yang Rp 300.000 silakan untuk pembelian sembako dan minyak goreng ya, namanya untuk bantuan sosial,” lanjutnya.

Selain penyerahan BMK dan BLT kepada peserta PKH, Presiden juga memberikan bantuan kepada para pedagang kaki lima dan pedagang pasar sembari berkeliling dan menyapa para pedagang.

Baca juga: Jokowi: Kondisi Ekonomi Dunia 2022 Sulit, Tahun Depan Gelap...

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, total anggaran untuk subsidi yang akan diberikan pemerintah akan meningkat tahun depan.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menilai beberapa barang masih perlu distabilkan harganya sehingga subsidi tetap dikucurkan di tahun anggaran selanjutnya.

Untuk diketahui, subsidi yang dikeluarkan di tahun ini yaitu sebesar Rp 502 triliun.

Sri Mulyani menambahkan, Presiden Joko Widodo akan membacakan nota keuangan RAPBN 2023 secara lengkap di Gedung DPR/MPR pada 16 Agustus mendatang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Anies Baswedan

Bawaslu Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Anies Baswedan

Nasional
Aksi Kontroversial Puan Maharani, dari Lempar-lempar Kaus Sambil Cemberut, hingga Menanam Padi Saat Hujan

Aksi Kontroversial Puan Maharani, dari Lempar-lempar Kaus Sambil Cemberut, hingga Menanam Padi Saat Hujan

Nasional
Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Sudah Ditetapkan Jadi Tersangka

Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Sudah Ditetapkan Jadi Tersangka

Nasional
Moeldoko Main Film Pendek, Tim KSP yang Sarankan Berperan Jadi Petani

Moeldoko Main Film Pendek, Tim KSP yang Sarankan Berperan Jadi Petani

Nasional
Soal E-Paspor Vs Paspor Biasa, Imigrasi: Dua-duanya Sah, Bisa Dipakai ke Negara Mana Saja

Soal E-Paspor Vs Paspor Biasa, Imigrasi: Dua-duanya Sah, Bisa Dipakai ke Negara Mana Saja

Nasional
Menunggu Drama Ferdy Sambo di Meja Hijau

Menunggu Drama Ferdy Sambo di Meja Hijau

Nasional
Lukas Enembe Bisa Judi ke Singapura untuk 'Refreshing' meski Sakit, tetapi ke KPK Menolak

Lukas Enembe Bisa Judi ke Singapura untuk "Refreshing" meski Sakit, tetapi ke KPK Menolak

Nasional
Dinobatkan Jadi Pangeran Ternate, Jokowi Dapat Gelar 'Pemimpin Besar yang Arif-Bijaksana'

Dinobatkan Jadi Pangeran Ternate, Jokowi Dapat Gelar "Pemimpin Besar yang Arif-Bijaksana"

Nasional
Hari Ini, Kejagung Akan Umumkan Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J

Hari Ini, Kejagung Akan Umumkan Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J

Nasional
PDI-P di Antara Koalisi Gerindra dan PKB...

PDI-P di Antara Koalisi Gerindra dan PKB...

Nasional
Seragam Baru Polantas yang Dilengkapi 'Bodycam' Akan Terintegrasi ETLE

Seragam Baru Polantas yang Dilengkapi "Bodycam" Akan Terintegrasi ETLE

Nasional
Kekecewaan Jokowi Upaya Pemerintah Berantas Korupsi Justru Gembos di Mahkamah Agung

Kekecewaan Jokowi Upaya Pemerintah Berantas Korupsi Justru Gembos di Mahkamah Agung

Nasional
Ada Kejanggalan Penanganan Kasus Brigadir J, Novel Baswedan Jadi Ingat Kasus Penyiraman Air Keras

Ada Kejanggalan Penanganan Kasus Brigadir J, Novel Baswedan Jadi Ingat Kasus Penyiraman Air Keras

Nasional
Komisi III Siap Gelar 'Fit and Proper Test' Capim KPK Siang Ini, Bakal Tanya Kesehatan hingga Visi-Misi

Komisi III Siap Gelar "Fit and Proper Test" Capim KPK Siang Ini, Bakal Tanya Kesehatan hingga Visi-Misi

Nasional
Curiga soal Kasus Brigadir J, Wakil Ketua LPSK: Mengapa Jenazah yang Diduga Pelaku Pemerkosaan Diotopsi?

Curiga soal Kasus Brigadir J, Wakil Ketua LPSK: Mengapa Jenazah yang Diduga Pelaku Pemerkosaan Diotopsi?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.