Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Kompas.com - 08/08/2022, 21:53 WIB
Syakirun Ni'am,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku tidak alergi terhadap sejumlah hasil survei mengenai citra lembaga yang ia pimpin.

Firli mengatakan, semua hasil survei terkait institusi tersebut tidak ada yang keliru. Namun, demikian, waktu pelaksanaan survei akan menentukan respon publik.

“Jadi kalau seandainya anda lakukan survei di saat misalnya kenaikan BBM, pertanyaannya satu saja, ‘apakah pemerintah pro rakyat? Pasti jawabannya, tidak,” kata Firli dalam konferensi pers yang digelar di Gedung merah Putih KPK, Senin (8/8/2022).

Firli mengaku selalu membaca hasil survei yang dilakukan berbagai lembaga.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 62,6 Persen Responden Tak Yakin Pimpinan KPK Bebas Korupsi

Tidak hanya itu, pihaknya bahkan mengundang lembaga survei dan menanyakan hasil survei berikut responden dan metodologinya.

Meski demikian, menurut Firli, jumlah survei oleh sejumlah lembaga tersebut masih terpaut jauh dengan responden Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan KPK.

“Kenapa? Karena jumlah respondennya 255.010. Ini terbesar. Kalau survei elektabilitas kemarin saya baca tuh hanya 1200 orang,” ujar Firli.

Meski demikian, Firli mengaku tetap mengaku hasil survei berbagai lembaga tersebut dan tidak menyampaikan protes.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir

 KPK akan menjadikan hasil survei sebagai kajian dan masukan alih-alih menolaknya.

“Jadi kami berterima kasih kepada rekan-rekan yang melakukan survei. Sama halnya dengan pihak2 ada melakukan gugatan praperadilan. Kita tidak alergi, itu bagus,” ujar Firli.

Hasil survei Litbang Kompas

Libang Kompas menyebutkan, citra komisi antirasuah berada di titik paling rendah dalam lima tahun terakhir.

Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti mengatakan, kesimpulan tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan pada periode 19-21 Juli 2022.

Survei tersebut dilakukan di 34 provinsi melalui sambungan telepon dengan jumlah responden 502 orang.

"Citra KPK terekam berada di angka 57 persen, paling rendah dalam lima tahun terakhir," kata Rangga sebagaimana dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (8/8/2022).

 Baca juga: Citra KPK Disebut Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Jubir: Keberhasilan Tak Cuma Diukur dari Tangkap Koruptor

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com