Catatan Garuda Shield 2022 dan Ketegangan di Selat Taiwan

LATIHAN militer gabungan tahunan Super Garuda Shield (SGS) 2022 resmi dibuka oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada Rabu (3/8/2022), di Pusat Latihan Tempur Baturaja, Sumatra Selatan.

Dalam latihan tersebut terdapat 4.000 tentara dari 14 negara, mayoritas merupakan negara sekutu Amerika Serikat (AS) yang tergabung dalam berbagai pakta pertahanan dengan AS, misalnya Kanada, Perancis, India, Malaysia, Singapura, Australia dan Inggris.

Terdapat banyak aktivitas dalam latihan bersama yang diklaim sebagai latihan multinasional gabungan terbesar di Kawasan Indo-Pasifik.

Latihan tersebut mulai dari penerjunan udara trilateral antara AS, Indonesia, dan Jepang, latihan amfibi, latihan keamanan maritim, latihan operasi militer di medan perkotaan, latihan pertahanan udara, operasi udara dan latihan perebutan lapangan udara. (Kompas.com, 4 Agustus 2022)

Latihan tersebut – sesuai jadwal dilaksanakan sejak tanggal 1 hingga 14 Agustus 2022. Terdapat tiga lokasi wilayah latihan, yakni Baturaja (Sumatra Selatan), Amborawang (Kalimantan Timur) dan Pulau Batam (Kepulauan Riau).

Terlepas dari meriah dan besarnya latihan militer tersebut, pembukaan SGS pada 3 Agustus 2022, bertepatan dengan kepulangan US Speaker of the House atau Ketua DPR AS Nancy Pelosi dari Taiwan.

Kunjungan Pelosi ke Taiwan sejak 2 hingga 3 Agustus 2022, telah menimbulkan ketegangan yang makin memuncak antara Tiongkok dan AS.

Kunjungan Pelosi ke Taiwan secara otomatis telah melanggar Joint Communiqués atau Komunike Bersama antara Tiongkok dan AS pada tahun 1972, 1979, dan 1982.

Terlepas dari tanggapan bahwa Pelosi berhak pergi kemana saja sebagai warga negara AS, faktanya Pelosi masih berstatus pejabat tinggi dan simbol negara AS serta membawa perangkat negara dalam kunjungannya ke Taiwan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kunjungan Pelosi merupakan kunjungan resmi pemerintah AS.

Dalam Komunike Bersama tersebut, Tiongkok dan AS sepakat untuk saling mengakui dan menjalin hubungan diplomatik sejak 1 Januari 1979.

Lebih lanjut, AS juga mengakui Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya Pemerintah Tiongkok yang sah. Dalam konteks ini, masyarakat AS akan memlihara hubungan budaya, komersil, dan hubungan tidak resmi lainnya dengan rakyat Taiwan.

Khusus terkait Taiwan, komunike bersama ini mengatur bahwa Pemerintah AS mengakui posisi Tiongkok bahwa hanya ada satu Tiongkok dan Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok.

Kedua pihak (AS dan Tiongkok) percaya bahwa normalisasi hubungan Sino-Amerika tidak hanya merupakan kepentingan masyarakat AS dan Tiongkok melainkan juga sebagai kontribusi pada perdamaian di Asia dan dunia.

Ambigu terhadap Tiongkok

Kunjungan Pelosi yang bertentangan dengan Komunike Bersama 1979 dianggap sebagai bagian dari kebijakan luar negeri AS yang ambigu terhadap Tiongkok.

Dalam perjalanannya, meskipun AS mengakui bahwa Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok dan AS tidak akan pernah mendukung kemerdekaan Taiwan – sebagaimana yang disampaikan oleh mantan Presiden Bill Clinton di Shanghai pada tahun 1998 – namun secara bersamaan AS juga mengambil sikap menentang penggunaan kekerasan oleh siapapun terhadap isu Taiwan.

Hal ini selain menunjukan sikap yang ambigu, kalimat Presiden Clinton juga tergolong kalimat bersayap atau memiliki banyak makna dan kiasan.

Diplomat Tiongkok sekaligus Profesor di Universitas Fudan Shanghai, Pan Zhongqi berpendapat bahwa sifat ambigu yang ditunjukan dalam kebijakan luar negeri AS merupakan strategi bagi AS agar negara tersebut dapat dengan leluasa menggunakan power yang dia punya sesuai dengan situasi yang berkembang di kawasan.

Degan situasi yang berkembang di kawasan, di mana Tiongkok mulai menggeser dominasi AS, maka wajar AS menggunakan berbagai cara untuk meredam dominasi ini, termasuk memainkan kartu Taiwan dalam politik luar negerinya.

Catatan untuk Garuda Shield 2022

Kunjungan Pelosi yang bertepatan dengan latihan SGS tentu banyak menimbulkan spekulasi, salah satunya mempertanyakan kembali status Indonesia yang memegang prisnip non-alignment movement.

Pengamat Hubungan Internasional Ahmad R. M. Umar berpendapat bahwa latihan perang berskala besar tersebut sebenarnya merupakan ikhtiar Indonesia dalam melibatkan diri untuk menjaga diplomasi pertahanan dan keamanan regional, termasuk ancaman terorisme.

Namun terlepas dari ikhtiar tersebut, Indonesia harusnya bisa lebih berhati-hati dan mengambil keputusan yang terukur dalam menentukan lokasi dan pelaksanaan latihan bersama.

Keputusan Indonesia membuka latihan SGS 2022 yang tidak jauh dari wilayah Natuna pada saat datangnya Pelosi dapat dianggap oleh Tiongkok sebagai pertunjukan kekuatan militer AS dan sekutu.

Lebih lanjut, latihan militer yang melibatkan sekutu utama AS tanpa menghadirkan Tiongkok dan Rusia, menurut saya, dapat mendorong komunitas internasional, termasuk Tiongkok mempertanyakan komitmen Indonesia dalam memelihara prinsip non-alignment movement.

Terlebih latihan bersama tersebut dapat dianggap sebagai sinyal yang dikirimkan kepada Tiongkok dan terkesan telah dipersiapkan untuk menjaga keamanan Pelosi selama lawatannya di Taiwan.

Indonesia sebagai negara yang memegang prinsip non-alignment movement dan memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat dengan Tiongkok – belum lagi kunjungan bilateral Presiden Jokowi ke Beijing akhir Juli 2022 yang mendapat respons sangat positif dari Presiden Xi Jinping – harusnya dapat mengantisipasi situasi ini dengan tidak menempatkan lokasi latihan SGS tepat berhadapan dengan selat Taiwan di Utara Timur Pulau Batam.

Panglima TNI Jenderal Andika beranggapan bahwa latihan SGS 2022 merupakan latihan tahunan, dan ketegangan yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan tidak dapat dihindari.

Meskipun demikian, alangkah baiknya Indonesia di kemudian hari dapat mengantisipasi situasi serupa agar tidak merugikan Indonesia, khususnya di tengah situasi global yang tidak menentu seperti di saat sekarang.