Kompas.com - 03/08/2022, 18:28 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai keterbelahan atau polarisasi tidak ditentukan oleh jumlah poros politik yang terbentuk untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengatakan keterbelahan hanya bisa diatasi jika semua pihak memahami/sumber persoalannya.

“Karena pada akhirnya kalau kita tidak melihat sumber masalah, maka berapa pun jumlah poros, siapapun yang mengikuti pemilu, bisa menimbulkan prahara sekaligus polarisasi,” tutur AHY dalam keterangannya, Rabu (3/8/2022).

Ia menyebut ada tiga persoalan demokrasi di Indonesia yang berpotensi menimbulkan keterbelahan.

Baca juga: Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto Ingin Jadi Bagian Akhiri Polarisasi

Pertama, money politic atau politik uang. Dalam pandangannya eksploitasi politik dengan mengucurkan sejumlah besar dana untuk guna membeli suara menyebabkan negara dikuasai hanya oleh pemilik modal.

“Karena hanya mereka yang memiliki uang akhirnya yang bisa menguasai politik dan pada akhirnya mengawaki negara kita,” paparnya.

Masalah kedua, lanjut AHY, politik identitas. Eksploitasi besar-besaran yang bersumber pada latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dinilainya sebagai tindakan yang berbahaya.

“Ini hanya menimbulkan perpecahan di antara kita dan sentimen itu akan diteruskan ke generasi selanjutnya, anak, cucu kita. Cost (dampaknya) nya terlalu tinggi,” sebutnya.

AHY menyampaikan persoalan terakhir adalah politik fitnah yang memakai hoaks, berita palsu, dan black campaign.

“Jangan dibiarkan bangsa kita dihancurkan buzzer-buzzer yang ingin meruntuhkan persatuan di antara kita,” jelasnya.

Terakhir AHY meminta semua pihak baik pemerintah, partai politik hingga masyarakat untuk bekerja sama menuntaskan tiga persoalan itu.

“Kalau kita berkomitmen semua itu, dua pasang, tiga pasang, empat pasang atau berapapun (paslon di Pemilu 2024), Indonesia tidak akan pecah, dan pemilu kita berkualitas,” imbuhnya.

Baca juga: Singgung Dampak Pemilu 2019, Kapolri: Polarisasi Tak Boleh Terjadi Lagi

Diketahui AHY menjadi salah satu figur yang digadang-gadang turut serta dalam Pilpres 2024.

Banyak pihak menilai AHY sangat mungkin menjadi kandidat calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pasalnya saat ini Partai Nasdem yang mengusung Anies sebagai salah satu kandidat capresnya kian mesra dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukum Tindak Pidana Khusus: Ruang Lingkup dan Latar Belakangnya

Hukum Tindak Pidana Khusus: Ruang Lingkup dan Latar Belakangnya

Nasional
Tanggal 30 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 30 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
Ketua DPP Sebut Ganjar Tidak Pernah Lepas dari PDI-P

Ketua DPP Sebut Ganjar Tidak Pernah Lepas dari PDI-P

Nasional
Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasional
Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

Nasional
PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

Nasional
Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Nasional
Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

Nasional
Johanis Tanak Lolos 'Fit and Proper Test', Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Johanis Tanak Lolos "Fit and Proper Test", Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Nasional
Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Nasional
UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

Nasional
Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.